Langkah Pemekaran Provinsi Khusus Natuna-Anambas Makin Dekat, Gubernur Ansar: “Ini Wajah Indonesia di Utara”
Natuna (SN) – Upaya menjadikan Natuna dan Anambas sebagai provinsi khusus kini semakin konkret. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) demi pemerataan pembangunan serta penguatan kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Sri Serindit, Natuna, pada Rabu (23/4/2025). Diskusi ini mengangkat tema penting: “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan.”
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini masih menjadi tantangan besar bagi Kepulauan Riau, khususnya Natuna dan Anambas.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi, menempatkan Natuna sebagai fokus utama dalam skema pembangunan bertajuk “Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.”
“Dengan keterbatasan kewenangan dan kapasitas fiskal yang terbatas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kemajuan pembangunan sulit melesat. Padahal, Kepri punya posisi yang sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik,” ujar Ansar.
Baca Juga : Percepatan Provinsi Khusus Natuna-Anambas Dibahas: Kunci Kedaulatan di Perbatasan Laut Cina Selatan
Ia menegaskan, pemekaran wilayah ini bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi langkah strategis untuk menjawab kesenjangan pembangunan serta mempercepat kemajuan kawasan perbatasan yang vital bagi Indonesia.
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi KKNA juga datang dari tingkat pusat. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini di Senayan.
Menurut Rifqi, ada tiga alasan kuat mengapa Natuna dan Anambas layak berdiri sebagai provinsi sendiri: Pertama, letaknya yang strategis, berbatasan dengan delapan negara, menjadikan wilayah ini penting dalam aspek pertahanan dan geopolitik.
Kedua, kekayaan sumber daya alam yang besar tapi belum tergarap maksimal akibat keterbatasan kewenangan, dan Ketiga, percepatan pembangunan perbatasan yang menuntut pendekatan berbeda dan lebih fokus yang hanya bisa dicapai melalui status provinsi khusus.
“Urgensi ini harus terus digaungkan lewat komunikasi publik yang kuat, agar dukungan masyarakat dan pusat semakin solid,” tegas Rifqi.
Baca Juga : Bupati Bintan Ajak Pemuda Belajar Jadi Pemimpin Lewat UMKM Kerupuk Lokal
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menekankan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk kontribusi nyata daerah perbatasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami siap jadi pemain utama dalam pembangunan nasional, asal diberi ruang dan kewenangan yang memadai,” ujarnya penuh semangat.
Senada dengan itu, perwakilan dari Kepulauan Anambas, Asisten I Akhmaruzzaman, menyebutkan bahwa selama ini potensi besar yang dimiliki wilayah mereka belum tergarap optimal.
“Provinsi khusus adalah kunci agar daerah kami bisa berkembang secara mandiri dan maksimal,” katanya melalui sambungan daring.
Diskusi ini turut menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah dari berbagai level, seperti Dr. Oksep Adhayanto dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ketua BP3K2NA Umar Natuna, Ketua DPRD Natuna, hingga Forkopimda dan kepala OPD.
Di penghujung acara, Gubernur Ansar menutup pernyataannya dengan pesan penuh harapan.
“Kita tidak ingin ada lagi wilayah yang tertinggal hanya karena terlalu jauh dari pusat kekuasaan. Natuna dan Anambas adalah wajah Indonesia di utara—sudah saatnya mereka mendapat tempat yang layak dalam peta pembangunan nasional.” (RN-SN)
Baca Juga : Diduga Terlibat Narkoba, Dua Orang Diamankan di Tanjungpinang, Salah Satunya Mengaku Wartawan
Editor : M Nazarullah
