Percepatan Provinsi Khusus Natuna-Anambas Dibahas: Kunci Kedaulatan di Perbatasan Laut Cina Selatan
Natuna (SN) – Upaya membentuk Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas kembali mengemuka dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Bertajuk “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas: Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan”, forum ini menjadi panggung penting untuk menggulirkan isu strategis yang menyangkut masa depan kawasan perbatasan Indonesia.
Diskusi yang digelar pada Rabu (23/4/2025) tersebut tak sekadar membahas pemekaran wilayah administratif, tapi juga menyoroti posisi krusial Natuna dan Anambas sebagai garda terdepan Indonesia di Laut Cina Selatan wilayah yang tak hanya kaya sumber daya alam, tapi juga sarat potensi konflik geopolitik.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang hadir sebagai pembicara utama menegaskan, pembentukan provinsi khusus di Natuna-Anambas merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkokoh pertahanan negara.
“Dari sisi akademik, pemekaran wilayah ini punya kontribusi signifikan terhadap penguatan pertahanan Indonesia, terutama di kawasan ASEAN dan Asia secara umum,” ujarnya.
Legislator dari Partai NasDem itu menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Sejalan dengan itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menyoroti pentingnya sinergi pembangunan di wilayah perbatasan. Menurutnya, Natuna dan Anambas selama ini sudah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kepri, khususnya dalam sektor kelautan, perikanan, dan pertahanan.
“Pemekaran harus dijalankan dengan tetap menjaga harmoni sosial dan budaya masyarakat Melayu Kepulauan,” tegas Gubernur Ansar.
Baca Juga : Wagub Kepri Tinjau Waduk Sei Pulai, Tegaskan Komitmen Atasi Masalah Distribusi Air Bersih
Diskusi ini sekaligus menjadi momen untuk memperkuat komitmen DPR RI dalam mengawal proses legislasi dan penganggaran yang dibutuhkan. Aspirasi masyarakat Natuna dan Anambas diharapkan bisa segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya kepada Presiden, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. (SN)
Editor : Mukhamad
