Gelombang Protes Mahasiswa Kepri: Tolak Inpres Efisiensi Anggaran dan Program MBG
Tanjungpinang (SN) – Puluhan mahasiswa dari Tanjungpinang dan Bintan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/2/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes mahasiswa di Jakarta yang menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut dengan alasan bahwa langkah ini justru akan membebani masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang menurut mereka tidak lagi mendapat perhatian yang seharusnya.
Selain menentang Inpres efisiensi, para mahasiswa juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memboroskan anggaran negara dan berisiko terjadi penyimpangan. Mereka menilai bahwa program tersebut perlu dievaluasi karena anggarannya yang terlalu besar dan dirasa tidak efektif.
Dalam orasinya, Koordinator aksi, Joel Oktavianus Lohonauman, menegaskan tuntutan mahasiswa untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kebijakan ini lebih banyak merugikan daripada memberi manfaat. Pemotongan dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan akan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Joel.
“Pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat, bukan malah memotong anggaran yang berhubungan dengan hak dasar mereka,” tegasnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritik kebijakan pengangkatan staf khusus (stafsus) di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran.
Joel meminta DPRD Kepri untuk mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menambah beban keuangan negara yang sudah terbebani.
“Efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran justru merugikan masyarakat. Inpres ini harus dicabut!” teriak para mahasiswa dalam orasi mereka.
Sebagai langkah lanjut, mahasiswa juga mendesak DPRD Kepri untuk mengkaji ulang pengangkatan tim khusus yang dirasa tidak memiliki urgensi atau kontribusi nyata terhadap jalannya pemerintahan.
Salah seorang peserta aksi menegaskan, “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan turun dengan massa yang lebih besar!”
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional mahasiswa bertajuk #IndonesiaGelap yang dimulai sejak Senin, 17 Februari 2025. Gelombang protes ini membawa sejumlah tuntutan penting, salah satunya penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Mahasiswa berharap agar DPRD Kepri dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat ini. (Ma-SN)
Editor : M Nazarullah
