Proses Analog Switch-Off Perlu Dilakukan Secara Bertahap dengan Prioritas Daerah Tertinggal
Jakarta (SN) – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengimbau Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk melaksanakan proses analog switch-off secara bertahap.
Imbauan ini disampaikan mengingat belum meratanya infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil) yang belum sepenuhnya siap untuk mendukung digitalisasi penyiaran.
Dalam sebuah acara virtual bertajuk Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/08/2024), Yan Permenas menegaskan pentingnya pemetaan ulang terhadap penyebaran infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait kesiapan infrastruktur digital di daerah-daerah 3T.
“Sehingga harapan saya ke depan, Pemerintah perlu pemetaan (mapping) lagi penyebaran infrastruktur digital kita untuk bagaimana bisa melakukan digitalisasi penyiaran secara nasional itu bisa berlaku di seluruh pelosok, khususnya daerah 3T kita,” ujar Yan Permenas dikutip dari laman resmi dpr.go.id.
Ia menambahkan, peringatan ini tidak hanya relevan untuk daerah 3T, tetapi juga untuk wilayah pinggiran Jakarta, Banten, dan sekitarnya, yang hingga kini masih terdapat area yang belum terjangkau oleh infrastruktur penyiaran digital. Yan Permenas mencatat bahwa salah satu penyebabnya adalah kapasitas satelit yang dinilai belum memadai untuk mengatasi masalah digitalisasi penyiaran.
“Jangankan daerah 3T, sampai kini di wilayah pinggiran Jakarta hingga Banten dan sekitarnya masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur penyiaran digital,” ujarnya, sambil menyinggung rencana kerja sama dengan Elon Musk mengenai teknologi satelit yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini.
Yan Permenas menekankan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas infrastruktur yang ada, serta melakukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Ia juga menyoroti tantangan budaya dan pola hidup masyarakat Indonesia yang seringkali hidup dalam komunitas dengan tradisi dan kearifan lokal, yang dapat mempengaruhi efektivitas digitalisasi penyiaran.
“Pemerintah memang secara bertahap harus berkolaborasi, khususnya di daerah dengan Kominfo, agar ada sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Kemenkominfo dalam melaksanakan kebijakan pusat,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh narasumber lainnya seperti Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza, Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI Geryantika Kurnia, Ketua KPID Riau Hisyam Setiawan, dan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia Eris Munandar.
Editor : M Nazarullah
