Anggota Banggar DPR RI Kritisi Pembengkakan Anggaran HUT RI, Minta Pemerintah Fokus pada Masalah Ekonomi Rakyat
Jakarta (SN) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani, melontarkan kritik tajam terhadap tanggapan pemerintah mengenai pembengkakan anggaran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia.
Menurut Netty, alasan pemerintah yang menyebutkan pembengkakan anggaran tersebut sebagai kewajaran tidak memadai, terutama dalam konteks kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi rakyat.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa anggaran peringatan HUT RI membengkak karena acara akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Untuk peringatan di IKN, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan mencapai Rp87 miliar, naik dari anggaran tahun lalu sebesar Rp53 miliar untuk Jakarta.
Netty menilai bahwa pada saat dunia usaha tengah mengalami badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penggunaan anggaran yang besar untuk acara seremonial adalah hal yang tidak wajar.
“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” tegas Netty dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/08/2024)t dikutip dari laman dpr.go.id.
Pemerintah mengakui bahwa pembengkakan anggaran disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur di IKN, yang memaksa adanya biaya tambahan untuk transportasi dan akomodasi. Netty menyoroti bahwa jika pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat, seharusnya fokus pada penyelesaian masalah ekonomi dan bukan pada acara yang terkesan mewah.
“Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran? Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penanganan PHK yang berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujar Netty.
Ia juga mengkritisi kurangnya intervensi pemerintah terhadap sektor-sektor yang mengalami kesulitan, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, serta tingginya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang non-aktif.
Netty menambahkan bahwa banyak masyarakat yang terjerumus dalam pinjaman online (pinjol) akibat kesulitan ekonomi dan PHK. Ia menyarankan agar anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS agar masyarakat tidak terjerat pinjol.
Tak hanya itu, Netty juga menyoroti masalah petani yang kesulitan akibat harga komoditas yang anjlok dan minimnya anggaran untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri.
“Petani tomat yang menjerit, UMKM yang kesulitan modal, dan PMI yang bermasalah adalah masalah yang perlu perhatian serius. Pemerintah harusnya hadir dalam menangani hal-hal tersebut,” sambungnya.
Netty menilai kritik masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN adalah hal yang wajar. Ia meminta pemerintah untuk transparan mengenai total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI, termasuk rincian biaya acara di IKN.
“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Peringatan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna. Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” tutupnya.
Editor : M Nazarullah
