Bintan (SN) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, secara resmi membuka kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional terkait keamanan pangan tahun 2026 pada Selasa (28/4/2026) di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan.
Kegiatan ini menyoroti implementasi program Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman.
Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat sistem keamanan pangan dari hulu ke hilir mulai dari lingkungan sekolah, desa, hingga pasar komunitas guna memastikan masyarakat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan layak.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar isu teknis, melainkan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan bahwa setiap pangan yang beredar dan dikonsumsi benar-benar aman, bebas dari kontaminasi, dan memenuhi standar mutu,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan keamanan pangan saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi kuat lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Melalui advokasi ini, kita ingin membangun kesadaran sekaligus komitmen bersama agar langkah-langkah konkret bisa diterapkan di lapangan baik dalam pengawasan, edukasi, maupun penerapan standar keamanan pangan,” lanjutnya.
Kepala BPOM Tanjungpinang, Irdiansyah, turut menekankan bahwa keberhasilan program pangan aman sangat bergantung pada konsistensi edukasi dan pengawasan.
“Keamanan pangan tidak bisa berjalan sendiri. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, diiringi dengan pengawasan yang ketat. Peran sekolah, desa, dan komunitas menjadi kunci dalam membentuk budaya pangan aman,” ujarnya.
Selain itu, pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman juga menjadi sorotan penting dalam kegiatan ini. Instrumen tersebut berfungsi untuk memetakan capaian, mengidentifikasi risiko, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan. (***)
Penulis
