Jakarta (SN) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (10/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperjuangkan percepatan pembangunan daerah, terutama penataan dan pengembangan Pulau Penyengat sebagai kawasan cagar budaya dan pusat peradaban Melayu.
Dalam suasana penuh keakraban, Ansar memaparkan berbagai program strategis yang telah disusun dalam Masterplan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat. Program tersebut mencakup pembangunan fisik dan penguatan sektor nonfisik guna mendukung pelestarian kawasan bersejarah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Ansar hadir didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan Kepri Herry Arianto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Said Nursyahdu, Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Rody Yantori, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka Noviandy, serta Kepala Deputi Cipta Karya Sayed Wahidin Sudirohusodo.
Mengawali paparannya, Ansar menyampaikan apresiasi kepada Menteri Bappenas dan jajaran atas kesempatan yang diberikan untuk membahas berbagai agenda pembangunan strategis di Kepulauan Riau.
“Pulau Penyengat merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang memiliki nilai sejarah dan peradaban yang sangat penting. Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program penataan dan pengembangannya dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi,” ujar Ansar.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar menjelaskan sejumlah program fisik yang diusulkan, mulai dari perbaikan pelantar Pulau Penyengat dan Pelantar Kuning, penataan fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta kawasan komersial.
Pemerintah Provinsi Kepri juga mengusulkan pembangunan jalan lingkar timur, penyediaan toilet umum, pelabuhan khusus kargo, kantung parkir, hingga charging station.
Tak hanya itu, penguatan infrastruktur dasar seperti peningkatan kapasitas SWRO, pembangunan drainase dan IPAL komunal, pengelolaan persampahan, penyediaan peralatan pemadam kebakaran, pembangunan talud dan breakwater, hingga perbaikan rumah tidak layak huni turut menjadi bagian dari rencana besar tersebut.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Kepri juga menyiapkan berbagai program nonfisik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi pembentukan badan pengelola kawasan, penguatan komunitas pariwisata, pengembangan pelaku kerajinan, peningkatan kapasitas pemandu wisata dan pengemudi bentor, hingga kajian terhadap berbagai objek cagar budaya di Pulau Penyengat.
“Kami ingin pembangunan Pulau Penyengat tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” kata Ansar.
Selain membahas Pulau Penyengat, Ansar juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah kebutuhan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat berjalan lebih optimal.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mempercepat pembangunan kawasan bersejarah tersebut.
“Pulau Penyengat memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Bappenas mendukung upaya percepatan penataan kawasan ini agar dapat berkembang menjadi pusat kebudayaan dan destinasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta bangsa,” ujar Rachmat.
Rachmat juga meminta jajaran perencana di lingkungan Bappenas untuk segera melakukan kajian terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kepulauan Riau. Langkah itu dinilai penting agar dukungan program dari pemerintah pusat dapat disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami akan mengkaji berbagai kebutuhan strategis yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga dukungan yang diberikan benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” tambahnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan Melayu yang memiliki arti penting bagi sejarah dan identitas bangsa Indonesia. (***)
Penulis
