Kelestarian Lingkungan dan Penguatan Pengawasan Jadi Sorotan Anggia Ermarini di RDP Mind ID

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar itu disampaikan di Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (F-DPR RI)

Jakarta (SN) – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) di Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Anggia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan oleh salah satu anak perusahaan Mind ID, PT Timah. Menurut Anggia, visi PT Timah yang mencantumkan aspek lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan perusahaan adalah langkah yang luar biasa.

“Ini adalah sesuatu yang sangat positif karena banyak perusahaan lain yang belum memasukkan visi lingkungan dalam strateginya. Namun, visi ini harus diikuti dengan aksi nyata yang terukur dan dapat dirasakan dampaknya,” tegasnya dikutip dari laman DPR RI.

Baca Juga : DPR Dorong Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal di Batam

Anggia juga mendorong Mind ID untuk menggali lebih dalam solusi konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan, termasuk konsultan dan pakar, ia berharap Mind ID dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Bapak-Ibu pasti memiliki banyak konsultan dan ahli yang bisa membantu memastikan lingkungan tetap terjaga. Ini bukan hanya soal catatan lingkungan, tetapi juga tentang tata kelola yang perlu terus diperbaiki,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggia juga menyoroti masalah lemahnya pengawasan internal di PT Antam dan PT Timah yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ia menilai bahwa masalah yang muncul di kedua perusahaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang perlu segera diperbaiki.

“Kasus di PT Timah yang sudah berlangsung bertahun-tahun menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Anggia yang berasal dari Fraksi PKB.

Mantan anggota DPRD ini juga menekankan pentingnya perbaikan sistem verifikasi di hulu agar tidak ada penyimpangan dalam proses penerimaan barang. “Saat menerima barang, harus ada verifikasi yang faktual. Apakah barang tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Evaluasi terhadap SOP yang ada juga sangat penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anggia meminta agar kebijakan yang ada saat ini dievaluasi secara menyeluruh untuk mengeliminasi praktik-praktik kecurangan, seperti markup dan pelanggaran lainnya.

“Apakah kebijakan yang ada sudah cukup untuk menghindari praktik-praktik buruk ini? Jika tidak, dampaknya bisa merugikan negara dan masyarakat yang sedang berjuang di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” ujarnya dengan tegas.

Baca Juga : Transformasi BP Batam Dimulai: Airlangga Hartarto Lantik Tujuh Anggota/Deputi Baru

Di akhir pertemuan, meskipun mengapresiasi kinerja positif Mind ID, Anggia mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti tren global.

“Kita tentu senang dengan tren positif ini, namun kita juga harus bertanya, apakah ini benar-benar hasil dari strategi dan produktivitas perusahaan, atau hanya karena faktor eksternal yang menguntungkan? Jangan hanya bergantung pada situasi global, pastikan ada langkah korporasi yang jelas untuk mempertahankan kinerja positif ini,” pungkasnya. (SN)

Editor : Mukhamad

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *