Ansar Ahmad Laporkan Realisasi APBD dan Capaian Program Pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2023
Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau )Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepri untuk tahun 2023 kepada DPRD Provinsi Kepri. Pidato tersebut disampaikan pada acara paripurna DPRD Kepri di Balairung Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Kamis (28/03/2024).
Dalam kesempatan ini Ansar melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Meskipun informasi realisasi APBD masih bersifat tentatif karena sedang dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Ansar memberikan gambaran umum tentang realisasi APBD tersebut.
“Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp4,094 triliun lebih, dengan realisasi mencapai Rp4,170 triliun lebih atau mencapai 101,86% dari target yang ditetapkan,” katanya di hadapan anggota DPRD Provinsi Kepri.
Pendapatan tersebut lanjutnya, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,710 triliun lebih dan dapat terealisasikan sebesar Rp1,806 triliun lebih, Dana Perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp2,376 triliun lebih dan dapat terealisasikan sebesar Rp2,355 triliun lebih.
“Sedangkan pendapatan dari Lain-lain yang Sah dianggarkan sebesar Rp1,278 miliar lebih dan dapat direalisasikan 100% sesuai dengan target,” terangnya.
Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp4,432 triliun lebih, dengan realisasinya mencapai Rp4,276 triliun lebih atau sebesar 96,49%. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp2,975 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp2,888 triliun lebih.
Selain itu Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp660,703 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp618, 877 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp6,960 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp2,413 miliar lebih, serta Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp788,868 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp767,544 miliar lebih.
Untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023, direalisasikan sebesar Rp404,381 miliar lebih atau sebesar 99,72% dari target. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp66,266 miliar lebih atau sebesar 98,68% dari target.
“Dengan demikian, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp231,214 miliar,” katanya lagi.
Dalam RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026, terdapat 347 indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepulauan Riau yang ditargetkan pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, terdapat 311 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi, 23 indikator berstatus Tinggi, 4 indikator berstatus Sedang, 5 indikator berstatus Rendah, dan 5 indikator berstatus Sangat Rendah.
Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa Provinsi Kepri mendapatkan alokasi anggaran untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, dan Pariwisata sebesar Rp23,899 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp23,195 miliar lebih atau sebesar 97,05%.
“Pelaksanaan tugas pembantuan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan baik, dan realisasi program kegiatannya dapat dilihat dalam dokumen LKPJ yang telah disampaikan,” tuturnya.
Setelah mendengarkan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 Oleh Gubernur Kepri, maka DPRD Provinsi Kepri melanjutkan Paripurna dengan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Tahun Anggaran 2023.
Wartawan : Sahrul
Editor : M Nazarullah
