Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan penyusunan tarif layanan kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tarif yang diterapkan tidak hanya harus mencerminkan biaya riil pelayanan, tetapi juga disusun secara akuntabel, adil, dan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Ekspose Tata Kelola Pola Tarif Layanan RSUD Raja Ahmad Tabib di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (3/8/2026).
Menurut Ansar, penyusunan pola tarif yang tepat akan menjadi fondasi penting bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap layanan medis yang layak.
“Kita ingin tarif layanan yang disusun benar-benar mencerminkan biaya pelayanan yang sesungguhnya, namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan karakteristik daerah kepulauan. Dengan begitu, pelayanan rumah sakit dapat terus ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekaligus menyempurnakan sistem tarif layanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Ansar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira. Peserta juga menerima pemaparan dari Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin Bandung Rachim Dinata Marsidi bersama Ketua Tim Pendampingan Pola Tarif RSUP Hasan Sadikin Bandung Rakean Utama Wibisana mengenai penyusunan tarif layanan berbasis unit cost.
Ansar menilai pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan tarif paket layanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki tantangan tersendiri karena menjadi fasilitas rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Riau yang tersebar di berbagai pulau dengan karakteristik pembiayaan yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara RSUP Hasan Sadikin Bandung dan rumah sakit di Kepulauan Riau agar transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan tarif layanan dapat terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem tarif yang lebih efisien, transparan, dan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada RSUP Hasan Sadikin Bandung beserta tim pendamping yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan pola tarif layanan berbasis unit cost bagi RSUD Raja Ahmad Tabib.
Ia berharap hasil pendampingan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola pelayanan di RSUD Raja Ahmad Tabib, tetapi juga menjadi model yang dapat diterapkan oleh seluruh RSUD kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.
“Terima kasih kepada Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin Bandung beserta seluruh tim atas pendampingan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan. Saya berharap apa yang telah dirintis ini dapat menjadi contoh bagi seluruh RSUD kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus menjadikan RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai piloting project dalam penyusunan tarif layanan berbasis unit cost,” tutup Ansar. (***)
Penulis
