Kalimantan (SN) – Lonjakan kasus kebutaan akibat katarak di Indonesia kini menjadi sorotan serius. Sepanjang 2025, diperkirakan terdapat 600 hingga 650 ribu kasus kebutaan yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan tepat waktu.
Di balik angka tersebut, tersimpan persoalan besar, hilangnya kemandirian, menurunnya kualitas hidup, hingga tergerusnya produktivitas nasional.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengingatkan bahwa katarak bukan sekadar gangguan penglihatan biasa. Dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan.
“Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka,” tegasnya saat membuka kegiatan bakti sosial operasi katarak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Jumat (24/4/2026) lalu.
Fakta di lapangan memperkuat peringatan tersebut. Kementerian Kesehatan mencatat, katarak menjadi penyebab utama kebutaan pada kelompok usia di atas 50 tahun dengan proporsi mencapai 81,2%. Sementara itu, hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 menunjukkan dari 23,35 juta orang yang diperiksa, sebanyak 2,95 juta mengalami gangguan mata.
Bagi penderita, katarak bukan hanya membuat pandangan kabur, tetapi juga mengubah cara mereka menjalani hidup. Dante menggambarkan kondisi ini dengan gamblang: “Dunia yang dulu jelas perlahan menjadi buram. Penderita seolah kehilangan terang di sisa hidupnya.”
Ia juga menambahkan bahwa gangguan ini membuat seseorang kehilangan hingga 80% akses terhadap informasi visual, yang berdampak langsung pada kemampuan beraktivitas sehari-hari.
Pemerintah pun memperkuat langkah intervensi melalui dua strategi utama: memperluas skrining mata dalam program CKG 2026 serta menjamin pembiayaan operasi katarak melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini diharapkan mampu membuka akses lebih luas bagi masyarakat, terutama yang selama ini terkendala biaya.
Di sisi lain, kolaborasi internasional turut mempercepat penanganan. Bersama Noor Dubai Foundation dan PERDAMI, pemerintah menggelar operasi katarak gratis bagi 500 pasien di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri, menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam konteks kemanusiaan.
“Layanan kesehatan adalah fondasi bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kekuatan kolaborasi yang melibatkan tenaga medis lokal. “Seluruh prosedur dilakukan oleh spesialis mata Indonesia. Dukungan internasional yang memberdayakan keahlian nasional adalah model kemitraan yang paling efektif,” tambahnya.
Di daerah, kebutuhan akan layanan ini terasa sangat nyata. Bupati Kapuas, Muhamad Wiyanto, mengungkapkan bahwa biaya operasi mandiri yang tinggi menjadi kendala utama masyarakat.
“Tahun lalu peserta sekitar 150 orang, tahun ini meningkat menjadi 200 pasien. Peningkatan ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat sekaligus kepercayaan terhadap program ini,” jelasnya.
Pemerintah melalui Peta Jalan Kesehatan Penglihatan 2025–2030 menargetkan setidaknya 60% penderita katarak mendapatkan operasi dengan hasil optimal. Pada 2025, capaian operasi telah menyentuh 634.642 pasien atau sekitar 92% dari target nasional. (***)
Penulis
