Bawaslu Awasi Potensi Politika Tersembunyi ASN, di Momen Hari Jadi Provinsi Kepri
Tanjungpinang (SN) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan spanduk-spanduk yang mulai menghiasi perkantoran Pemprov kepri dan juga di jalanan, Bawaslu melangkah sigap memastikan tidak ada agenda politik tersembunyi di balik ucapan selamat Hari Jadi Provinsi Kepri.
Spanduk yang dipasang oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menampilkan wajah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan foto Kepala OPD. Namun, menariknya, foto Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, tidak terlihat sama sekali. Hal ini menarik perhatian Bawaslu, yang bertekad untuk melakukan pemantauan mendalam.
Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, menegaskan bahwa meski pengawasan spanduk menjadi tanggung jawab OPD, Bawaslu akan tetap meneliti setiap konten yang ada.
“Kami ingin memastikan tidak ada indikasi keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu calon. Ini penting untuk menjaga integritas pemilu yang akan datang,” katanya, Sabtu (21/9/2024).
Baca juga : Keanehan Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri: Foto Wakil Gubernur Tak Terlihat di Baliho Ucapan Selamat
Maryamah menjelaskan, meski Bawaslu umumnya berfokus pada alat peraga kampanye (APK) yang jelas berkaitan dengan kontestasi politik, pihaknya tidak segan untuk turun tangan jika menemui ASN atau OPD yang menyalahgunakan momen peringatan Hari Jadi untuk kepentingan politik.
“Jika ada ASN yang terbukti menggunakan spanduk dengan muatan politis, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas. Netralitas ASN adalah pondasi dari pemilu yang adil dan tidak berpihak,” tegasnya.
Maryamah juga mengingatkan semua ASN dan OPD di Kepri agar tidak terjerumus dalam politik praktis yang dapat merusak citra pemerintah dan mengikis kepercayaan masyarakat. Menjaga netralitas ASN, menurutnya, adalah langkah penting untuk memastikan pemilu yang bersih dan kredibel.
Dengan langkah preventif ini, Bawaslu berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan momen spesial Hari Jadi Provinsi untuk tujuan politik tertentu. Maryamah pun optimis bahwa seluruh OPD dan ASN di Kepri akan mematuhi aturan, menunjukkan sikap profesional demi terciptanya pemilu 2024 yang jujur dan adil. (*)
Editor : M Nazarullah
