Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (3/8/2026).
Ansar mengatakan Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam mengendalikan inflasi karena merupakan daerah kepulauan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah. Karena itu, sinergi seluruh anggota TPID harus terus diperkuat agar setiap penyebab kenaikan harga dapat diantisipasi secara cepat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau tercatat sebesar 4,24 persen, masih berada di atas target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
BACA JUGA : Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas, Gubernur Ansar Dorong Tarif RSUD Raja Ahmad Tabib Berbasis Biaya Riil
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” ujar Ansar.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari operasi pasar, penguatan produksi pangan lokal hingga menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis. Ia juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau menyerahkan hibah armada pasar murah keliling Tanjak Indah serta bantuan sarana budidaya pertanian dan perikanan sebagai bagian dari Program Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan ekonomi Kepri sepanjang 2026 masih tumbuh positif didukung investasi, sektor industri, dan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.
Meski demikian, inflasi masih menjadi tantangan sehingga diperlukan penguatan sinergi TPID, operasi pasar, serta peningkatan produksi pangan lokal agar inflasi kembali berada pada sasaran nasional. (***)
Penulis
