Tanjungpinang (SN) – Puluhan nelayan dari berbagai wilayah pesisir Kabupaten Bintan kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/5/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana aktivitas tambang pasir laut di perairan Bintan.
Massa aksi datang menggunakan truk dan mobil pikap sambil membawa spanduk serta menyuarakan keresahan mereka terkait dampak penambangan pasir laut terhadap kehidupan nelayan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi.
Salah seorang peserta aksi, La Udin, nelayan asal Kawal, mengatakan sekitar 40 nelayan ikut dalam aksi init. Masa berasal dari sejumlah wilayah pesisir seperti Kawal, Berakit, Malang Rapat, Teluk Bakau, Dendun, Mantang, Kijang, Kelong hingga Numbing.
“Kami datang untuk menolak rencana tambang pasir laut yang mengancam mata pencaharian nelayan kecil,” ujar La Udin di sela aksi.
Menurut dia, masyarakat nelayan telah mendengar adanya sejumlah perusahaan yang disebut-sebut telah mengantongi izin penambangan pasir laut di wilayah perairan Bintan. Bahkan, kabarnya terdapat 11 perusahaan yang akan beroperasi.
Para nelayan khawatir aktivitas tersebut akan merusak ekosistem laut dan berdampak langsung terhadap hasil tangkapan ikan. Laut, kata mereka, merupakan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.
“Kalau penambangan pasir laut dilakukan, nelayan menengah hingga kecil makan apa? Laut itulah kebun kami, tempat makan kami,” katanya.
Selain merusak habitat laut, aktivitas sedimentasi pasir juga dikhawatirkan membuat ikan menjauh dari wilayah tangkap nelayan. Kondisi itu diperkirakan akan semakin menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan.
“Kalau ada penambangan pasir laut, tentu ikan akan pergi menjauh dan nelayan makin sulit mendapatkan ikan,” tambahnya.
Aksi kali ini bukan yang pertama dilakukan para nelayan. Pekan lalu, mereka juga sempat mendatangi Kantor Gubernur Kepri dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah disebut berjanji akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi yang dipersoalkan.
Namun hingga kini, para nelayan mengaku belum melihat adanya tindak lanjut maupun kunjungan lapangan dari pemerintah daerah.
“Padahal saat menunggu Sekda turun lapangan, nelayan rela tidak melaut demi menunggu pemerintah meninjau langsung lokasi,” ungkap La Udin.
Menurut para nelayan, wilayah yang selama ini menjadi area tangkap ikan masyarakat pesisir merupakan kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas sedimentasi pasir laut.
“Sekali bentang jaring ikan, tempat itulah yang bakal dilalui kapal-kapal sedimentasi pasir laut,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, para nelayan berharap pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan nasib masyarakat pesisir sebelum memberikan izin terhadap aktivitas penambangan pasir laut.
“Kami hanya bisa bersuara. Kalau kegiatan sedimentasi pasir laut tetap berjalan, artinya pemerintah tidak ada keberpihakan kepada masyarakat nelayan,” tutupnya. (***)
Penulis
