Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin serius memperkuat keamanan siber demi memastikan sistem pemerintahan digital tetap aman, tangguh, dan terpercaya. Langkah strategis itu diwujudkan melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Insiden Siber Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepri, Sardison, yang menegaskan bahwa keamanan siber kini menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber sangat penting untuk menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar Sardison, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga : Dwi Ajeng Gandeng ASEAN Foundation, UMKM Kepri Didorong Adaptasi Teknologi AI
Menurutnya, ancaman siber saat ini semakin kompleks dan berpotensi mengganggu pelayanan publik hingga operasional pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki sistem pertahanan digital yang sigap dan responsif.
“Keberadaan TTIS diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai potensi insiden siber yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” katanya.
Tak hanya fokus pada teori, bimtek ini juga membekali peserta dengan kemampuan teknis mulai dari deteksi dini serangan, penanganan insiden, hingga pemulihan sistem pasca gangguan siber.
“Gerak cepat, kemampuan antisipasi, dan pemulihan sistem menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan data pemerintah,” tegas Sardison.
Baca Juga : DPRD Batam Setujui LKPJ Walikota 2025, Soroti Perbaikan Layanan Kesehatan dan UMKM
Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas keamanan siber menjadi prioritas penting di tengah meningkatnya ancaman digital terhadap sistem pemerintahan.
Menurut Hendri, kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai bentuk serangan siber pada sistem informasi pemerintahan.
“Khususnya dalam menjaga keamanan data serta memastikan penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi insiden siber,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, Diskominfo Kepri bersama Tim Tanggap Insiden Siber telah menangani delapan insiden siber yang terjadi pada pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman digital terhadap sistem pemerintahan bukan lagi potensi semata, melainkan tantangan nyata yang harus diantisipasi secara serius.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap kemampuan penanganan insiden siber semakin meningkat sehingga sistem pemerintahan digital di Kepri menjadi semakin aman dan tangguh,” kata Hendri.
Perwakilan BSSN, Andri Pancoro, turut mengapresiasi langkah Diskominfo Kepri dalam memperkuat keamanan siber daerah melalui pembentukan TTIS dan pelaksanaan bimtek.
“Kami berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan keamanan siber daerah merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menghadapi meningkatnya ancaman digital di Indonesia.
“Penanganan insiden siber bukan hanya program pemerintah daerah, tetapi juga bagian dari program nasional,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi pembelajaran, tetapi juga mengikuti simulasi langsung penanganan insiden siber guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi serangan digital secara nyata.
Bimtek diikuti Tim Tanggap Insiden Siber Diskominfo Provinsi Kepri serta perwakilan kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting. (***)
Penulis
