Natuna–Anambas Makin Serius Jadi Provinsi Khusus, Bupati Hadiri Rapat Persiapan Jelang Diskusi Publik Bersama DPR RI

Jelang diskusi publik penting yang akan melibatkan Komisi II DPR RI, Bupati Natuna bersama Wakil Bupati turut hadir dalam rapat persiapan panitia yang digelar secara hybrid, Senin (14/4/2025). (F-Pemkab Natuna)

Natuna (SN) – Langkah menuju pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas semakin mantap. Jelang diskusi publik penting yang akan melibatkan Komisi II DPR RI, Bupati Natuna bersama Wakil Bupati turut hadir dalam rapat persiapan panitia yang digelar secara hybrid, Senin (14/4/2025).

Rapat yang berlangsung langsung dari ruang Zoom Meeting Bupati Natuna ini juga dihadiri Ketua Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA), Umar Natuna, bersama jajaran pengurus lainnya. Suasana rapat berlangsung dinamis dan penuh semangat perjuangan.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna menyampaikan dukungan penuh terhadap wacana pemekaran ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari pemerintah daerah Kabupaten Natuna sangat mendukung dan memberikan support penuh terhadap pemekaran provinsi khusus, tentunya sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku,” ujar Cen Sui Lan.

Baca Juga : DPRD Kepri Dukung Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Jarmin yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana FGD (Focus Group Discussion), memastikan kesiapan maksimal untuk agenda besar yang akan digelar pada 23 April 2025 mendatang di Gedung Sri Srindit, Natuna.

Diskusi publik tersebut akan menghadirkan peserta dari berbagai elemen penting, mulai dari Anggota Komisi II DPR RI, Anggota DPR dan DPD RI Dapil Kepri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bupati Natuna dan Anambas, DPRD Kabupaten, hingga tokoh masyarakat, adat, agama, akademisi, dan mahasiswa.

Dari sisi narasumber, agenda ini akan menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Tim Kajian Akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta Ketua BP3K2NA.

Tak sekadar membahas pemekaran, kehadiran rombongan Komisi II DPR RI ini juga diharapkan dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat Natuna–Anambas yang sejak 2021 telah menyuarakan keinginan untuk berdiri sebagai provinsi khusus melalui Musyawarah Besar Masyarakat Natuna-Anambas.

“Tujuan lainnya adalah membangun sinergi kebijakan antara pusat dan daerah, serta menghimpun berbagai gagasan, pemikiran, dan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses administratif,” jelas Umar Natuna, Ketua BP3K2NA.

Baca Juga : Gubernur Kepri Dukung Pemekaran Natuna Anambas Jadi Provinsi Baru

Ahmad Yani, Wakil Ketua BP3K2NA dari Kabupaten Kepulauan Anambas, menambahkan bahwa perjuangan pemekaran ini bukan hanya untuk hari ini, melainkan investasi besar untuk masa depan.

“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah harapan besar dari generasi ke generasi,” tegasnya. (YT-SN)

Editor : M Nazarullah

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *