Mendagri Instruksikan Pemda Siapkan Transportasi Darat, Laut, dan Udara untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2025
Jakarta (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.
Surat Edaran yang diterbitkan pada 17 Februari 2025 ini menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempersiapkan segala aspek yang mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1446 H (2025), baik untuk transportasi darat, laut, maupun udara.
SE tersebut menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan yang dapat menghambat kelancaran arus mudik, termasuk di titik-titik rawan bencana dan kawasan yang memiliki karakteristik khusus.
“Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama di daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik tahun 2025, menjadi prioritas utama,” ungkap Mendagri dalam SE tersebut, yang diterima oleh media ini, Selasa (4/3/2025)
Untuk memastikan kesiapsiagaan yang maksimal, Pemda diminta untuk membentuk posko Lebaran yang bekerja sama dengan Forkopimda dan pihak terkait lainnya. Posko ini akan berfungsi untuk mengoordinasikan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan mudik yang dimulai dari 24 Maret hingga 7 April 2025.
Salah satu poin penting dalam SE tersebut adalah memperkuat sistem transportasi di semua sektor. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi, terutama bus antarkota, telah menjalani uji KIR berkala guna memastikan keselamatan dan kelayakan teknis.
Selain itu, Pemda juga harus memperhatikan infrastruktur transportasi, termasuk perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak, agar arus mudik berjalan lancar dan aman.
Untuk jalur-jalur utama yang dilalui pemudik, seperti jalan provinsi, kabupaten, atau kota, Pemda diminta untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Kesiapan infrastruktur ini akan sangat menentukan kelancaran transportasi, baik di darat, laut, maupun udara.
Mendagri juga menekankan pentingnya mitigasi risiko bencana, seperti potensi bencana hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran, yang dapat mengganggu kelancaran mudik. Pemda diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap potensi bencana, serta untuk meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain meningkatkan efektivitas layanan informasi lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat melalui call center di daerah. Koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan juga diperkuat untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi pemudik.
Tidak hanya itu, untuk mengurangi risiko kecelakaan, Pemda juga diminta untuk membentuk pos satgas di daerah rawan kecelakaan. Kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI akan semakin memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan, serta rekayasa lalu lintas bila diperlukan.
Penting untuk memastikan bahwa seluruh kesiapsiagaan mudik dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Mendagri meminta Pemda untuk melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kesiapsiagaan mudik Lebaran 2025, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh aspek transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dapat berjalan lancar dan aman, menjamin kenyamanan pemudik, serta menjaga ketertiban dan ketentraman selama periode Lebaran. (SN)
Editor : Mukhamad
