Anggota DPR Mulyanto Kritisi Pergantian Menteri ESDM, Sebut Tidak Efektif dan Cenderung Politikal
Jakarta (SN) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, memberikan penilaian tajam terkait pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia. Menurutnya, perubahan menteri menjelang akhir masa pemerintahan ini tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan yang kurang dari dua bulan.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, Mulyanto menilai, dengan waktu yang tersisa singkat tersebut, pembahasan dan penyelesaian program-program strategis Kementerian ESDM seperti RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), serta RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas) kemungkinan besar tidak akan tuntas. Ia menilai, pergantian menteri saat ini lebih berfokus pada kepentingan politik ketimbang kinerja substansial.
“Itu (reshuffle) langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ujar Mulyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (19/08/2024).
Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundang-undangan, di ujung masa pemerintahan, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri ESDM. Ia mencatat sejumlah regulasi penting yang perlu dituntaskan, termasuk RUU EBET, PP KEN, dan RUU Migas. Menurutnya, pergantian menteri justru akan memperlambat proses penyelesaian regulasi-regulasi tersebut.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri? Menurut saya, justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Mulyanto mengungkapkan bahwa Presiden seharusnya fokus pada perbaikan tata kelola dan tugas-fungsi kementerian yang selama ini semrawut. Ia menyarankan agar persoalan seperti tumpang tindih antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM serta maraknya kasus korupsi terkait tambang ilegal dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi prioritas utama.
“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara,” tegasnya.
Mulyanto menyarankan agar alih-alih mengganti menteri, lebih baik Pemerintah fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang ada dan mempersiapkan transisi kepemimpinan dengan baik.
“Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan,” pungkasnya.
Editor : M Nazarullah
