Mendagri Tito Karnavian Mendorong Pemda Percepat Realisasi APBD 2024
Jakarta (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat saat ini telah memasuki bulan Mei 2024.
Berdasarkan data yang dimilikinya, realisasi pendapatan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu. Jika pada periode yang sama tahun 2023 mencapai 23 persen, kini turun menjadi 21 persen. Padahal, situasi politik telah lebih stabil dan kondisi ekonomi juga membaik.
“Kekuatan dari daerah itu adalah dari APBD, kita melakukan intervensi. APBD diharapkan pendapatannya, pendapatan itu di bulan April-Mei sudah mencapai target, paling tidak sudah mencapai di angka 30-40 persen, baik dari pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/05/2024).
Mendagri menjelaskan bahwa realisasi APBD memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi. Daerah yang kurang optimal dalam merealisasikan APBD cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, ia meminta Pemda untuk serius membahas persoalan tersebut secara internal.
“Tolonglah untuk daerah-daerah, rekan-rekan masalah APBD ini dirapatkan khusus internal, karena sangat berpengaruh sekali lagi terhadap belanjanya. Pendapatan tinggi, uang ada, bisa melakukan intervensi. Belanjanya tinggi, uang beredar di masyarakat, swasta akan hidup dan itu akan sangat membantu untuk menekan inflasi,” jelas Tito.
Selain itu, lanjut Mendagri, belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli menguat dan konsumsi rumah tangga pun ikut terdongkrak.
“Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor nomor satu untuk membangun atau membuat angka economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah,” ujarnya.
Fungsi kedua, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan merangsang kebangkitan sektor swasta. Ketika belanja di daerah rendah, maka kemungkinan besar sektor swasta akan kolaps, terutama di daerah-daerah yang PAD-nya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
Namun demikian, dalam realisasi belanja pun perlu mempertimbangkan pendapatan. “Belanjanya kita harapkan juga tidak jauh dari pendapatan,” tegasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
Editor : M Nazarullah
