Anggota DPRD Kepri Soroti Rendahnya Ketahanan Pangan di Provinsi Kepri
Tanjungpinang (SN) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti rendahnya ketahanan pangan di Provinsi Kepri, yang mana Provinsi Kepri berada di urutan 30 terendah secara nasional. Hal tersebut mendapat sorotan serius dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri.
Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, mengatakan rendahnya ketahanan pangan disebabkan kebutuhan bahan pangan di Kepri seperti beras, cabai hingga sayur-mayur dipasok dari Provinsi lain di Indonesia, bahkan sebagian di antaranya diimpor dari luar negeri.
“Ini dikarenakan minimnya produksi pertanian di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepri,” kata Wahyudin di Tanjungpinang,” Selasa, (7/11/2023).
Persoalan ini, kata dia, kerap memicu ketidakstabilan harga bahan pokok di Kepri akibat stok pangan terbatas hingga biaya logistic pengiriman tinggi dari daerah sentra pertanian, misalnya Pulau Jawa. Berangkat dari hal itu, Wahyudin mendorong pemerintah daerah untuk menyusun roadmap atau peta jalan dalam rangka mewujudkan program kemandirian pangan pada masa-masa mendatang.
Ditegaskannya, selama Provinsi ini berdiri belum ada peta jalan ketahanan pangan, makanya sekarang perlu disusun suatu konsep yang jelas di Sektor Pertanian, sehingga bisa dipakai sampai kapanpun dan siapapun kepala daerahnya.
“Sekarang kita dorong peta ketahanan dibuat untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan setelah peta jalan ketahanan pangan tersebut disahkan, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Kepri.
Menurutnya, DPRD Kepri akan melakukan kajian terkait kebijakan apa saja yang bisa dijalankan Pemprov Kepri untuk menciptakan kemandirian pangan di daerah setempat. Ia mencontohkan, didalam peta jalan itu, ada wacana jangka panjang Pemprov Kepri ingin membentuk BUMD pangan, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga inflasi harga bahan pokok tetap stabil.
“Saya kira untuk jangka panjang BUMD pangan sangat penting, karena mereka bisa ikut andil menentukan harga pangan di pasaran, bukan Cuma pengusaha saja seperti yang selama ini terjadi,” Ungkapnya.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri itupun mengutarakan dengan adanya peta jalan ketahanan pangan, ke depan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain maupun luar negeri. Dia menekankan Pemprov Kepri melalui Dinas Ketahanan Pangan harus memetakan daerah-daerah potensial menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi permintaan local, seperti di Kabupaten Natuna dan Anambas.
Tak hanya itu, Pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan para pengusaha atau pemilik lahan tidur supaya lahannya bisa dikembangkan menjadi sentra pertanian.
“Tak perlu muluk-muluk, minimal produksi pertanian kita bisa memenuhi 30 persen untuk kebutuhan local, jangan terlalu bergantung pada impor saja,” ujarnya.
Sementara, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan pihaknya telah membuat peta jalan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan Kepri (talenta pangan Kepri). Menurut program itu akan masuk ke dalam RPJMD dan RPJPD Pemprov Kepri.
“Peta jalan ini menjadi bagian terpenting dalam membangun pertanian di Kepri,” ujar Adi.
Lanjutnya menyampaikan kondisi geografis Kepri yang luas daratannya hanya empat persen (96% laut) tentu memerlukan konsep dan pemikiran yang terarah dalam mempersiapkan ketahanan pangan daerah. Ia berharap peta jalan ketahanan pangan ini dapat memacu Kabupaten/Kota di Kepri untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan. (***)
Sumber : DPRD Kepri
Editor : Sutana
