Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah terpencil. Kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadi perhatian utama, terutama dalam memastikan distribusi bahan pangan dan kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lancar.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, diperlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Kepri dapat berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan.
“Pelaksanaan MBG harus kita kawal bersama agar berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Nyanyang saat memimpin Rakor Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, pemerataan MBG juga menghadapi tantangan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, khususnya telur dan ayam. Karena itu, produksi pangan lokal, termasuk pemanfaatan hasil perikanan, perlu diperkuat untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Pemprov Kepri juga mendorong penguatan pengawasan terhadap pemasok SPPG, termasuk memastikan distributor memenuhi perizinan dan standar yang berlaku seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Di sisi lain, Satgas MBG Kepri telah mengusulkan pembentukan Kantor Pelayanan Gizi BGN di Kepri untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Pemprov juga telah menyampaikan kepada BGN terkait status dan penyelesaian SPPG di sejumlah wilayah terpencil.
Aspek keamanan pangan turut menjadi perhatian. Satgas Kepri merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Air Asuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah terjadi kejadian keracunan. Operasional akan dilanjutkan setelah proses perbaikan dinyatakan memenuhi ketentuan.
Nyanyang menegaskan, keberhasilan MBG di Kepri membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, BGN, yayasan, SPPG, pemerintah desa, pelaku usaha dan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga harus memperkuat keamanan pangan, ketepatan sasaran, pemberdayaan usaha lokal dan keberlanjutan program di seluruh wilayah Kepri. (***)
Penulis
