Batam (SN) – Tragedi tenggelamnya kapal tugboat yang menelan korban jiwa di perairan galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, kawasan Tanjunguncang, menjadi sorotan serius DPRD Kota Batam. Untuk mengusut penyebab serta memastikan tanggung jawab pihak terkait, DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Kamis (12/3/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, didampingi Wakil Ketua III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda SE. RDPU ini digelar menyusul kecelakaan kerja yang kembali terjadi di lingkungan galangan kapal tersebut.
Sejumlah pimpinan komisi turut hadir dalam rapat lintas komisi tersebut, di antaranya Ketua Komisi I Jelvin Tan SH MH, Ketua Komisi III Muhammad Rudi ST, serta Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk ST, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Selain unsur legislatif, RDPU juga menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Diky Wijaya, Kepala UPT Pengawasan Disnaker Provinsi di Batam, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Direktur Perwakilan PT Pradana Samudra Lines, serta perwakilan manajemen PT ASL Shipyard Indonesia.
Dalam forum tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang kembali merenggut nyawa pekerja. Mereka menilai kecelakaan kerja di kawasan galangan kapal telah berulang kali terjadi sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari seluruh pihak.
Aweng Kurniawan menegaskan, DPRD perlu memastikan seluruh aspek terkait operasional kapal yang terlibat dalam insiden tersebut, termasuk perizinan dan kelayakan berlayar.
“Kami perlu memastikan apakah kapal itu memiliki surat izin berlayar dan apakah kapal tersebut layak beroperasi. Selain itu, apakah sudah ada koordinasi dengan KSOP,” tegas Aweng dalam rapat tersebut.
Ia menilai, kecelakaan kerja yang berulang di kawasan galangan kapal menunjukkan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara ketat. Aweng juga menyinggung faktor cuaca yang disebut-sebut turut memengaruhi kejadian tersebut.
“Kalau memang karena cuaca, mestinya bisa diprediksi untuk mencegahnya. Jangan sampai setiap kejadian dianggap selesai begitu saja,” ujarnya.
Melalui RDPU ini, DPRD Batam juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak perusahaan. Pertama, perusahaan diminta membuka secara transparan kronologi tenggelamnya kapal agar publik mengetahui secara jelas bagaimana peristiwa itu terjadi.
Kedua, DPRD ingin memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Ketiga, DPRD mendorong perusahaan memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka.
Selain itu, perusahaan juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja dan lingkungan (K3LH) guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Di sisi lain, Manajer Agensi PT Pradana Samudra Lines, Moh Fatur Akbar, menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah memberikan santunan kepada para korban.
“Kami memberikan santunan kepada korban, mengeluarkan asuransi, serta menanggung seluruh biaya pemakaman baik di dalam maupun luar kota sampai proses pemakaman selesai,” jelasnya.
Fatur juga menjelaskan, saat insiden terjadi terdapat lima kru di dalam tugboat yang tengah melakukan kegiatan asist, yakni membantu mendorong kapal lain. Seluruh kru tersebut berada di bawah manajemen PT Pradana Samudra Lines sebagai penyedia awak kapal. (Adv)
Penulis
