Jakarta (SN) – Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada calon jemaah haji Indonesia dengan mengambil langkah strategis: menanggung lonjakan biaya penerbangan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kebijakan ini menjadi angin segar di tengah meningkatnya biaya operasional yang sempat mengkhawatirkan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, memberikan apresiasi atas keputusan tersebut. Ia menilai langkah pemerintah ini sebagai bukti kuat bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, khususnya dalam menjalankan ibadah haji.
Baca Juga : Pemerintah Pastikan Jemaah Haji Aman dari Dampak Gejolak Global
Menurut Danang, kebijakan ini tidak lepas dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga agar biaya haji tetap terjangkau. Padahal, tekanan biaya tengah meningkat tajam akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Ia mengungkapkan, sejumlah maskapai telah mengajukan kenaikan biaya yang signifikan. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan hingga Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sekitar Rp 802,8 miliar.
Secara keseluruhan, biaya penerbangan haji melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun naik Rp 1,77 triliun. Namun, di tengah angka fantastis tersebut, pemerintah mengambil keputusan tegas: jemaah tidak boleh menanggung beban tambahan ini.
“Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan bahwa lonjakan biaya ini tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Ini bentuk komitmen negara dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat,” ujar Danang, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (15/4/2026).
Langkah ini sekaligus menegaskan peran negara sebagai pelindung masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Danang pun berharap sinergi antara pemerintah, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar penyelenggaraan haji berjalan lancar, efisien, dan tetap mengedepankan pelayanan terbaik. (***)
Penulis
