Bintan (SN) – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama jajaran TNI-Polri dan seluruh stakeholder meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait berlanjutnya musim kemarau menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan potensi munculnya titik api di sejumlah wilayah Bintan, terutama pada kawasan hutan dan lahan yang mengalami kekeringan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini. Terlebih, adanya dugaan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja menjadi persoalan yang tidak bisa dibiarkan.
Roby meminta seluruh aparat hingga masyarakat ikut berperan sebagai pengawas di lingkungan masing-masing. Menurutnya, sinergi seluruh elemen menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Bagi kami ini mitigasi awal terkait karhutla yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk potensi-potensi ke depan. Kami mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk sama-sama bersinergi dan berada pada tahap kesiapsiagaan,” ujar Roby usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Wilayah Hukum Polres Bintan Tahun 2026, Jumat (28/8/2026), di Halaman Mapolres Bintan.
Roby juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Polres Bintan, yang telah menggelar apel kesiapsiagaan tersebut. Ia menilai langkah ini penting mengingat Bintan memiliki bentang wilayah yang cukup luas dengan kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menjadi titik rawan kebakaran saat kemarau berkepanjangan.
Selain karhutla, kondisi geografis Bintan juga membuat daerah tersebut memiliki sejumlah potensi bencana lainnya, mulai dari tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, abrasi hingga kekeringan.
“Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pencegahan harus menjadi langkah utama,” tegasnya.
Dalam penanggulangan bencana, pemerintah kini mendorong adanya paradigma baru. Penanganan yang sebelumnya lebih bersifat responsif atau berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, kini diarahkan menjadi preventif dengan mengutamakan upaya pencegahan dan mitigasi.
Paradigma tersebut juga menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama. Tidak lagi hanya menjadi urusan satu sektor atau pemerintah semata, tetapi melibatkan seluruh komponen, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, masyarakat hingga dunia usaha.
Apel kesiapsiagaan yang digelar Polres Bintan turut melibatkan berbagai unsur terkait. Personel Polres Bintan, tenaga medis dari Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP hingga para camat se-Kabupaten Bintan ikut ambil bagian.
Berbagai kendaraan operasional, alat pelindung diri (APD), serta peralatan tanggap darurat juga disiapkan dalam apel tersebut. Kesiapan personel dan perlengkapan itu menjadi sinyal bahwa seluruh pihak tidak ingin mengambil risiko menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi kering hingga beberapa bulan ke depan, Pemkab Bintan berharap kewaspadaan tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah dan aparat. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
Kolaborasi dan pengawasan sejak dari tingkat lingkungan diharapkan mampu mencegah munculnya titik api sekaligus mempercepat penanganan apabila karhutla terjadi. (***)
Penulis
