Ketua DPR RI Puan Maharani Kecam Keras Skandal Beras Oplosan: “Ini Pengkhianatan terhadap Rakyat”
Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal skandal besar beras premium oplosan yang tengah mengguncang publik. Ia menilai praktik curang tersebut bukan hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga mencoreng etika niaga dan memperparah tekanan hidup rakyat di tengah inflasi.
“Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang melemah, mereka justru disodori manipulasi mutu pangan,” tegas Puan dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Skandal ini terkuak setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencurigai ketidakwajaran harga beras di pasaran. Dalam dua bulan terakhir, harga gabah di tingkat petani menurun, namun harga beras di pasaran justru naik. Pemeriksaan lapangan pun dilakukan.
Baca Juga : Skandal Beras Oplosan Menggemparkan, Puan: Jangan Biarkan Rakyat Dirugikan
Hasilnya mencengangkan. Dari pengujian 268 merek beras di 10 provinsi utama, 85 persen sampel tidak memenuhi standar mutu, bahkan ada kemasan lima kilogram yang isinya hanya 4,5 kilogram.
Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan. Ia menyebut kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun per tahun — angka fantastis yang mengindikasikan lemahnya tata kelola distribusi pangan nasional.
Menanggapi temuan itu, Puan menilai skandal ini bukan sekadar soal mutu pangan, tapi juga mengungkap potensi adanya kartel atau monopoli dalam distribusi beras. Ia mendesak penyelidikan menyeluruh dan terbuka.
“Usut tuntas! Termasuk dugaan keterlibatan kartel. Publik berhak tahu siapa produsen dan merek yang terlibat. Jangan ada yang ditutupi,” kata Puan.
Ia menyoroti betapa pedagang kecil ikut menjadi korban karena menjual produk yang ternyata cacat mutu tanpa sepengetahuan mereka.
“Mereka menjual dengan niat baik, tapi harus menanggung reputasi buruk karena sistem yang tidak transparan,” lanjut mantan Menko PMK itu.
Baca Juga : Harga Beras Meroket Meski Stok Melimpah, DPR Bongkar Kejanggalan: “Bulog Dilarang Intervensi?”
Langkah Konkret Didesak: Lindungi Konsumen dan Pedagang Kecil
Puan meminta Pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera bertindak. Menurutnya, negara tak boleh pasif menghadapi skandal yang menyentuh jantung ketahanan pangan nasional ini.
“Negara harus hadir. Pemerintah harus segera keluarkan kebijakan afirmatif untuk lindungi konsumen dan pedagang kecil dari dampak kerugian reputasi,” tegasnya.
Puan juga mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengklasifikasi pelanggaran dalam kasus ini dan menindak semua pihak yang terbukti bersalah.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan tajam soal pentingnya keadilan dari hulu ke hilir dalam sistem pangan Indonesia.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas manipulasi. Jika distribusi pangan hanya dikuasai segelintir pemain besar tanpa pengawasan, maka rakyatlah yang jadi korban. Negara tak boleh membiarkannya,” pungkas Puan. (SN)
Editor : Mukhamad
