Embarkasi Haji Batam Siap Layani 11.820 Jemaah, Komisi VIII DPR RI Dukung Penuh Pembangunan Asrama Permanen
Jakarta (SN) – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025). Agenda utama memastikan kesiapan nasional dalam menyambut musim haji 2025, dengan sorotan khusus pada Embarkasi Haji Batam yang menjadi salah satu titik strategis pemberangkatan jemaah dari wilayah barat Indonesia.
Dalam rapat yang menghadirkan Badan Penyelenggara Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), serta seluruh Kepala Kanwil Kemenag yang memiliki layanan embarkasi, perhatian tertuju pada paparan kesiapan Embarkasi Batam oleh Kakanwil Kemenag Kepulauan Riau, Zoztafia.
Embarkasi Haji Batam tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 11.820 jemaah yang berasal dari empat provinsi: Kepulauan Riau, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Jumlah tersebut terbagi dalam 27 kloter, dengan 14 kloter gelombang pertama menuju Madinah dan 13 kloter gelombang kedua menuju Mekkah.
“Alhamdulillah, seluruh aspek pelayanan mulai dari pelatihan petugas hingga bimbingan manasik telah kami laksanakan. Kami optimis, proses pemberangkatan akan berjalan lancar,” ujar Zoztafia.
Baca Juga : Musim Haji Dimulai! Hari Ini 18 Kloter Jemaah Indonesia Mulai Masuk Asrama Haji
Namun, di balik kesiapan teknis tersebut, Zoztafia menyoroti satu isu penting status Asrama Haji Batam yang hingga kini masih merupakan milik BP Batam dan hanya disewa tiap musim haji. Kabar baiknya, BP Batam telah menghibahkan tanah seluas 4 hektare kepada Kemenag pada tahun lalu.
“Kami mohon dukungan dari Komisi VIII DPR RI agar pembangunan asrama haji permanen ini segera direalisasikan. Ini kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan pelayanan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa Komisi mendukung penuh peningkatan fasilitas dan layanan haji, termasuk di Batam. Ia meminta agar Kemenag terus memperkuat mutu layanan, khususnya pada aspek katering, akomodasi, dan transportasi jemaah.
“Kami ingin semua proses pelayanan berjalan dengan kualitas terbaik dan tanpa hambatan teknis. Koordinasi lintas lembaga harus semakin solid,” ujar Wachid. (SN)
Editor : Mukhamad
