Kemendagri Soroti Inflasi: Baru 44 Daerah yang Aktif Sidak Pasar, Pemda Diminta Jangan Hanya Rapat
Jakarta (SN) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyoroti minimnya aksi nyata dari pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan harga pangan yang menjadi salah satu pemicu utama inflasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid, Tomsi menyampaikan bahwa hingga April 2025, hanya 44 kabupaten/kota yang tercatat rutin melakukan inspeksi pasar.
“Teman-teman Pemda yang benar-benar turun dan sidak ke pasar baru 44. Padahal ini penting untuk mengontrol harga dan melindungi daya beli masyarakat,” tegas Tomsi, Senin (28/4/2025), dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi media ini.
Tomsi menekankan bahwa upaya mengendalikan harga tidak cukup dilakukan di ruang rapat saja. Ia menilai banyak daerah masih sekadar berpartisipasi dalam pertemuan, namun belum menindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Yang lainnya baru sebatas rapat-rapat, tapi tindak lanjutnya belum ada. Kami butuh langkah konkret, bukan hanya diskusi,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, baru 10 daerah yang telah menjalin koordinasi dengan daerah penghasil pangan untuk menjamin ketersediaan stok. Sementara itu, pencanangan gerakan menanam—yang dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang—baru dilakukan oleh 30 kabupaten/kota.
Tomsi menyambut baik inisiatif tersebut, meskipun masih terbatas. “Meski baru sebatas pencanangan, ini menandakan adanya kemauan dari daerah untuk berbuat lebih demi menekan harga dan meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Tomsi juga meminta kepala daerah, terutama yang baru dilantik, agar lebih fokus menjalankan visi dan misi dengan tindakan nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi adalah bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami tunggu upaya-upaya dari Pemda. Ini akan terus kami pantau,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Tomsi juga berdialog langsung dengan sejumlah daerah yang tercatat memiliki harga pangan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyarankan Pemda untuk mengambil langkah cepat seperti intensif turun ke pasar dan memperkuat kerja sama distribusi dengan daerah penghasil.
“Kalau kita serius, harga bisa dikendalikan. Tapi harus ada kemauan dan tindakan nyata,” pungkasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
