Komisi II DPR Soroti Kesiapan Pendanaan PSU, Anggaran Bisa Capai Rp 1 Triliun
Jakarta (SN) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, baru-baru ini memberikan penjelasan terkait perkembangan pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu 2025.
Menurutnya, meski pemerintah sudah diberi waktu 10 hari sejak Rapat Kerja terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan PSU, laporan yang seharusnya disampaikan pada Jumat, 7 Maret 2025, harus ditunda hingga Senin, 10 Maret 2025 mendatang.
“Pemerintah kami beri waktu 10 hari sejak raker terakhir. Seharusnya Jumat ini mereka sudah siap, namun karena tidak ada raker hari itu, akhirnya kami tunggu laporan hingga Senin,” ungkap Dede Yusuf, Kamis (6/3/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa pemerintah sudah siap dengan laporan tersebut. Secara nasional, anggaran yang dibutuhkan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai Rp 750 miliar, belum termasuk biaya pengamanan. Dengan tambahan biaya pengamanan, total anggaran diperkirakan bisa melonjak hingga Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.
“Anggaran untuk PSU nasional itu sekitar Rp 750 miliar, belum termasuk biaya pengamanan. Kalau ditambah, total anggarannya bisa mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun,” jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah tidak mampu membiayai pelaksanaan PSU, khususnya bagi sejumlah daerah. Dede Yusuf mengungkapkan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, sekitar 16 daerah di antaranya belum mampu membiayai sendiri kegiatan ini.
Bahkan, hingga saat ini, laporan dari pemerintah provinsi mengenai kesiapan pendanaan masih belum diterima oleh Komisi II.
“Sekitar 16 daerah dari 24 yang akan melaksanakan PSU, diperkirakan tidak sanggup membiayai sendiri. Laporan dari pemerintah provinsi pun masih belum kami terima,” paparnya.
Dede Yusuf juga menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pembiayaan PSU. Salah satunya, adalah beban pengeluaran yang besar saat Pilkada kemarin, yang membuat banyak daerah tidak mempersiapkan dana cadangan untuk PSU.
Meski begitu, Dede Yusuf memberikan kabar baik untuk pelaksanaan PSU di Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk satu daerah di Jawa Barat yang akan menggelar PSU hanya sekitar Rp 60 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan Rp 30 miliar, sementara KPU menambah Rp 30 miliar lagi dari anggaran SILPA.
“Jawa Barat relatif aman. Satu daerah di sana membutuhkan dana sekitar Rp 60 miliar. Pemprov sudah menyiapkan Rp 30 miliar, ditambah Rp 30 miliar dari SILPA KPU,” jelas Dede Yusuf.
Dengan perkembangan yang masih menunggu laporan resmi dari pemerintah, Komisi II DPR akan terus memantau kesiapan pendanaan PSU agar proses Pemilu tetap berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. (SN)
Editor : Mukhamad
