Sri Mulyani Dorong Inovasi Pembiayaan Pembangunan oleh Kepala Daerah
Magelang (SN) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak kepala daerah untuk lebih kreatif dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) tidak perlu terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebaliknya, Pemda bisa mengeksplorasi berbagai skema pembiayaan inovatif yang dapat melibatkan sektor swasta dan pihak-pihak lainnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa meski APBD dan APBN adalah sumber utama pembiayaan pembangunan, jika Pemda hanya mengandalkan keduanya, proses pembangunan infrastruktur akan berjalan lambat karena sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.
“Pembangunan infrastruktur di banyak negara tidak 100 persen dibiayai oleh APBD atau APBN. Kalau menunggu kedua sumber itu, prosesnya bisa sangat lama,” ungkapnya dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) yang diterima media ini dari Puspen Kemendagri.
Menteri Keuangan tersebut juga memaparkan berbagai sektor pembangunan yang bisa diakselerasi dengan skema pembiayaan inovatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.
“Sektor-sektor ini bisa melibatkan pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif, asalkan ada potensi untuk menghasilkan pendapatan,” tambah Sri Mulyani.
Dalam rangka mendukung kreativitas tersebut, Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memfasilitasi pembiayaan inovatif. Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun APBD terbatas, daerah tetap dapat melaksanakan proyek pembangunan asalkan berani berinovasi.
“Tentunya, ini memerlukan komitmen dan keahlian dari berbagai pihak, terutama di bidang keuangan,” tuturnya.
Apabila kepala daerah merasa kesulitan atau ragu dalam merancang pembiayaan inovatif, Sri Mulyani menyarankan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau aparat penegak hukum.
“Selama langkah yang diambil benar-benar untuk menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, dan perbaikan kesejahteraan, saya yakin kita bisa bekerja sama untuk mewujudkannya,” imbuhnya.
Sri Mulyani berharap retret ini menjadi titik awal yang baik bagi para kepala daerah untuk saling berdiskusi dan menggali berbagai instrumen pembiayaan yang bisa dikolaborasikan.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar kepala daerah bisa mengelola keuangan daerah, baik APBD maupun APBN, dengan bijaksana untuk kemajuan Indonesia,” tandasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
