Pimpinan DPR Soroti Maraknya PMI Nonformal, Tegaskan Perlunya Perlindungan yang Lebih Baik
Jakarta (SN) – Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti permasalahan masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui jalur nonformal.
Menurut Cucun, hal ini memberikan dampak negatif terhadap para pekerja Indonesia, baik dari segi keselamatan maupun status hukum mereka di negara tujuan.
“Kita berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah terkait PMI, terutama pekerja yang berangkat secara tidak resmi,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Isu ini semakin mencuat setelah insiden tragis yang terjadi pada Jumat (24/1), di mana seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai PMI ditembak oleh otoritas Maritim Malaysia di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut melibatkan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Akibatnya, satu PMI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang dalam kondisi kritis. Para korban berasal dari Aceh dan Riau.
Cucun menilai pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah konkret Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan lebih terhadap pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
Selain masalah kekerasan, salah satu tantangan besar yang dihadapi PMI adalah penyekapan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk pekerja migran yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online di sejumlah negara.
“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang justru berisiko menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan,” tegas Cucun, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PKB.
Cucun berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperbaiki sistem perekrutan PMI agar para pekerja Indonesia bisa terlindungi dengan lebih baik, serta mengurangi potensi tindak pidana yang bisa menimpa mereka di luar negeri. (SN)
Editor : Mukhamad
