Impor Barang Menggila, Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia Jadi Sorotan

Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menyoroti fenomena ini dan menjelaskan bahwa lonjakan barang impor tidak terlepas dari penerapan perdagangan bebas. (F-Dok DPR RI)

Padang (SN) – Impor barang ke Indonesia terus menunjukkan lonjakan signifikan, menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Barang-barang impor, mulai dari bahan baku hingga barang konsumsi, membanjiri pasar Indonesia, memperburuk ketergantungan negara ini pada produk luar negeri.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius tentang daya saing produk lokal. Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada tugas penting untuk mengambil langkah-langkah cepat guna mengatasi dampak negatif yang muncul.

Dikutip dari laman DPR RI, Selasa (10/12/2024). Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menyoroti fenomena ini dan menjelaskan bahwa lonjakan barang impor tidak terlepas dari penerapan perdagangan bebas. Namun, ia menekankan bahwa banyak barang impor yang beredar di Indonesia tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang seharusnya menjadi acuan utama kualitas produk yang masuk ke pasar.

Iman pun mendesak Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian untuk memperketat pengawasan terhadap barang impor. “Jika ini dibiarkan, lama-kelamaan produk lokal akan terancam punah,” ujar Iman saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12/2024) lalu.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa masalah ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di masyarakat, termasuk konflik horizontal yang bisa timbul akibat ketimpangan persaingan bisnis.

“Kami butuh penjelasan mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk melindungi para pengusaha lokal dari serbuan barang impor, terutama yang berasal dari negara seperti Cina,” tegasnya.

Serupa dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Eric Hermawan, juga menyoroti pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memperlancar proses pengurusan SNI bagi UMKM lokal. Menurutnya, UMKM harus diberikan pemahaman dan akses lebih luas mengenai prosedur SNI, agar bisa bersaing dengan produk impor, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Saya sendiri memiliki usaha pabrik, namun seringkali bingung tentang ke mana harus mengurus SNI. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga seperti TVRI dan RRI untuk mempublikasikan prosesnya kepada masyarakat luas. Agar semua pelaku usaha, khususnya UMKM dan ekonomi kreatif, lebih paham,” ujar Eric, yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Golkar.

Di samping itu, Eric berharap jika ada kekurangan terkait sarana dan prasarana yang diperlukan oleh BSKJI, pihaknya siap memberikan dukungan.

“Kami dari Komisi VII akan membantu dalam hal ini, agar BSKJI bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Kami siap untuk menyampaikannya dalam rapat anggaran nanti,” tambahnya.

Editor : M Nazarullah

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *