Mendagri: BNPP Berperan Penting dalam Pertahanan Perbatasan Negara
Jakarta (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjelaskan beberapa tugas krusial BNPP dalam menjaga kawasan perbatasan dan pertahanan negara.
Dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 serta Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di Jakarta pada Kamis (06/06/2024) yang diterima media ini, menyampaikan beberapa hal penting.
Mendagri menyoroti peran BNPP dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan perbatasan negara sejak didirikannya pada tahun 2010.
“Kalau bicara titik, ada tugas utamanya dalam menyelesaikan beberapa sengketa terutama dengan Malaysia dan Timor Leste. Namun, dengan Papua Nugini, tidak ada sengketa yang berarti,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa BNPP juga bertanggung jawab dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memposisikan PLBN sebagai garda terdepan negara.
“Pos lintas batas ini menjadi kebanggaan Indonesia sebagai garda terdepan. Beliau (Presiden) sudah membangun sebanyak 15, 8 pos sudah operasional, 7 belum diresmikan, tapi 5 belum diresmikan, yang 2 lagi tahap pembangunan,” terangnya.
Selain itu, tugas BNPP juga mencakup pengembangan daerah perbatasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi kebijakan nasional terhadap daerah perbatasan.
Mendagri menjelaskan bahwa sebagai Kepala BNPP, dirinya secara aktif terlibat dalam diskusi, koordinasi, dan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan setiap kecamatan di daerah perbatasan Indonesia.
“Totalnya kecamatan adalah lebih kurang 584 yang di perbatasan, 2024 itu mengelola 222 kecamatan, sesuai kebutuhan, ada yang minta jalan, ada yang minta pasar, ada yang minta sarana pendidikan, ada untuk bantuan dermaga,” tegasnya.
Dalam menyikapi kebutuhan yang beragam tersebut, Mendagri berencana untuk melakukan inventarisasi dan rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah ini diharapkan dapat memfokuskan pekerjaan setiap pemerintah daerah (Pemda) di masa yang akan datang.
“Setelah itu nanti sambil membicarakan juga 2025-2029 kita mau apa, nanti akan kita berikan masukan kepada pemerintah yang baru,” tambahnya, mengakhiri penjelasannya.
Edtor : M Nazarullah
