Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini kekeringan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (31/3/2026), di Ruang Rapat Raja Hamidah Kantor Walikota.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah, Zulhidayat, dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, hingga lurah se-Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat terungkap, Tanjungpinang saat ini tengah menghadapi kekeringan serius akibat curah hujan yang rendah sejak Januari hingga Februari 2026. Kondisi ini berdampak langsung pada menipisnya cadangan air baku, menurunnya debit waduk dan air tanah, serta meningkatnya kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat.
Tak hanya itu, risiko karhutla juga meningkat signifikan. Sepanjang Triwulan I 2026, tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan, dengan tingkat bahaya kebakaran berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Peningkatan hotspot terdeteksi terutama di wilayah Tanjungpinang Timur dan Pulau Bintan.
Zulhidayat menegaskan, situasi ini membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi lintas sektor.
“Dampak kekeringan sudah dirasakan masyarakat, terutama terkait kebutuhan air bersih. Di sisi lain, ancaman karhutla juga meningkat. Kita harus bergerak cepat agar dampak tidak meluas,” ujarnya.
Pemerintah kota sendiri telah melakukan sejumlah langkah, seperti pendistribusian air bersih, peningkatan patroli di wilayah rawan kebakaran, serta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, BMKG, dan PDAM. Namun, keterbatasan armada distribusi serta menurunnya sumber air alternatif masih menjadi tantangan.
Rakor ini juga menjadi dasar pertimbangan penetapan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla guna mempercepat penanganan di lapangan.
“Status tanggap darurat penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegas Zulhidayat.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan prakiraan BMKG yang memprediksi peningkatan curah hujan pada April hingga Mei 2026. Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala sesuai perkembangan situasi. (***)
Penulis
