Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum di daerah dengan menyerahkan hibah aset berupa lahan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kamis (16/4/2026).
Penyerahan hibah dilakukan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, J. Devy Sudarso, di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang. Momen ini menjadi simbol sinergi erat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Aset yang dihibahkan berupa lahan seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Natuna. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan mess bagi jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Natuna, guna menunjang operasional di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa hibah ini merupakan bagian dari dukungan nyata pemerintah provinsi terhadap peran strategis Kejaksaan sebagai mitra dalam pengawasan dan penegakan hukum.
“Hibah ini merupakan bentuk dukungan kami kepada Kejaksaan sebagai mitra penting pemerintah daerah dalam memastikan jalannya pembangunan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kolaborasi yang telah terjalin, agar berbagai program pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, J. Devy Sudarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Menurutnya, keberadaan fasilitas mess nantinya akan sangat membantu meningkatkan efektivitas kerja pegawai, khususnya di wilayah Natuna.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Fasilitas ini tentu akan sangat membantu meningkatkan kinerja dan pelayanan kami di daerah,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa Kejaksaan Tinggi Kepri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam mengawal program-program strategis serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pengawasan pembangunan. (***)
Penulis
