Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026). Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan seluruh pemerintah daerah dalam mendukung salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman, serta para kepala daerah kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di Kepulauan Riau, pembangunan Sekolah Rakyat akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 di tiga daerah, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai aspek kesiapan menjadi fokus pembahasan, mulai dari penyelesaian dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai target.
“Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita sukseskan bersama. Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Ansar.
Menurutnya, pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, seluruh persyaratan pembangunan harus dapat diselesaikan tepat waktu agar proses pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai yang diharapkan.
“Anak-anak yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kita harus memastikan program ini berjalan dengan baik agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawal program tersebut, Gubernur Ansar juga menugaskan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi-lokasi pembangunan.
“Saya minta Pak Wagub untuk memantau langsung kesiapan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti,” tegas Ansar.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyatakan kesiapan untuk turun langsung melakukan monitoring ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program.
Selain pembangunan di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2027 di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang. (***)













