Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerima audiensi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepri Sodikin bersama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam Agung Widodo beserta jajaran di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kepabeanan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), distribusi kebutuhan pokok, pengawasan barang ilegal, hingga dukungan terhadap sektor pariwisata.
Ansar menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Kepri dengan Bea Cukai agar berbagai kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Komunikasi dan koordinasi kita selama ini sangat baik, lancar dan bagus. Mudah-mudahan kerja sama kita bisa berkelanjutan,” ujar Ansar.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan dukungan Pemprov Kepri terhadap penguatan sarana dan prasarana Bea Cukai, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan kantor Bea Cukai Tanjungpinang. Lahan di kawasan Ibu Kota Provinsi Kepri tersebut telah ditimbun dan siap dibangun.
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja,” katanya.
Menurut Ansar, karakter Kepri sebagai daerah kepulauan dengan sejumlah kawasan khusus, termasuk FTZ dan kawasan ekonomi khusus, membutuhkan koordinasi lintas instansi. Hal itu penting agar penerapan aturan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun menghambat aktivitas ekonomi.
Ia juga meminta pengawasan diperkuat terhadap pergerakan barang dari kawasan FTZ menuju kawasan pabean. Kemudahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau, kata Ansar, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Kalau memang kebutuhan penting masyarakat di pulau-pulau, Bea Cukai pada saat-saat tertentu memberikan kelonggaran. Tapi ada yang memanfaatkan itu tidak untuk kebutuhan di pulau itu saja, kemudian dibawa lagi ke tempat lain,” ujarnya.
Persoalan rokok ilegal dan barang-barang yang rawan disalahgunakan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Ansar berencana berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan terkait kebutuhan barang di wilayah perbatasan, khususnya Natuna dan Kepulauan Anambas. Pemprov Kepri tengah menginventarisasi komoditas yang dibutuhkan masyarakat, seperti bawang putih dan bawang merah, sekaligus mendorong agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung dua arah melalui penguatan komoditas ekspor.
“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” jelasnya.
Ansar menilai ketersediaan barang juga menjadi faktor penting dalam mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri yang mencapai 3 juta wisatawan. Peningkatan wisatawan harus diimbangi dengan pasokan yang cukup agar harga tetap terkendali.
“Demand meningkat, supply harus kita jaga. Kalau pasokan terbatas, harga bisa meningkat,” katanya.
Untuk sektor pariwisata, Ansar meminta dukungan Bea Cukai dalam memastikan pelayanan di pintu masuk wisatawan berlangsung cepat, tertib dan memberikan kesan positif. Pemprov Kepri juga akan membenahi persoalan porter dan taksi di sejumlah pintu masuk wisatawan di luar Batam, termasuk memastikan identitas, mekanisme pelayanan dan tarif yang transparan.
“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.
Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyambut baik dukungan Pemprov Kepri. Ia menegaskan Bea Cukai berkomitmen menjalankan fungsi kepabeanan, cukai dan fasilitasi perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” ujarnya.
Sementara itu, Agung Widodo menyebut Batam memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan FTZ sehingga membutuhkan koordinasi erat dalam pelaksanaan aturan kepabeanan, termasuk terkait pemasukan dan pengeluaran barang.
Menutup pertemuan, Ansar menegaskan pengembangan Kepri membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, potensi pariwisata tidak hanya berada di Batam, Tanjungpinang dan Bintan, tetapi juga Karimun, Natuna hingga Anambas.
“Kita semua berada di satu rumah yang sama demi membangun Kepri. Saya berharap seluruh jajaran Bea Cukai di Kepri menjadi yang terbaik di Indonesia,” pungkasnya. (***)
Penulis
