BPK RI Soroti Penanganan TBC di Batam, Pemko Siapkan Langkah Strategis Penuntasan

Pemko Batam memperkuat komitmen dalam penuntasan Tuberkulosis (TBC) setelah menerima LHP kinerja dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Selasa (3/2/2026). (F-Diskominfo Btm)

Batam (SN) – Pemerintah Kota Batam memperkuat komitmen dalam penuntasan Tuberkulosis (TBC) setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026).

Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, bersama Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, serta Walikota Batam Amsakar Achmad yang hadir didampingi jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi pijakan penting dalam memperbaiki tata kelola penanganan TBC di Batam. Ia menyebut audit kinerja tersebut memberikan arah strategis yang jelas dan terukur.

“Pemeriksaan ini memberi kami gambaran komprehensif tentang tiga hal krusial yang harus segera dibenahi, yakni penyusunan peta jalan penanganan TBC, penguatan kelembagaan yang secara khusus menangani TBC, serta peningkatan pemantauan pengobatan pasien di lapangan,” ujar Amsakar.

Menurutnya, penuntasan TBC bukan hanya agenda daerah, tetapi bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden RI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan.

Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Kota Batam tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar hukum penguatan program penanggulangan TBC. Regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan intervensi penanganan TBC berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Saya sudah menginstruksikan agar Perwako ini segera disusun. Setelah itu, tantangan terbesar kita adalah memastikan implementasinya efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Amsakar optimistis, melalui sinergi antara Pemko Batam, DPRD, serta pengawasan berkelanjutan dari BPK, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.

“Batam merupakan daerah terpadat di Kepulauan Riau dan menjadi simpul transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk membuat Batam rentan terhadap penyebaran penyakit menular, termasuk TBC. Apalagi, secara nasional Indonesia masih menempati peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelas Emmy.

Ia berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara serius agar upaya penanggulangan TBC di Batam menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung pada penurunan kasus. (SN)

Editor : Emha

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *