Batam (SN) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berbasis kinerja dan manfaat. Setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu menghasilkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai masukan DPRD yang dinilai menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan KUA-PPAS dan kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah juga harus memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Sejumlah sektor menjadi prioritas, mulai dari pembangunan jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan lebih merata, termasuk di kawasan hinterland.
Untuk infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan, jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta penguatan infrastruktur dasar. Sementara penanganan banjir dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan hingga penguatan sistem pompa.
Di sektor persampahan, pemerintah memperkuat pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk pemilahan dan pengurangan sampah, pembangunan TPS 3R, pengembangan landfill TPA, serta penambahan sarana pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Bidang pendidikan juga mendapat perhatian melalui bantuan dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, seragam sekolah, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk memperkuat Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan.
Untuk penguatan ekonomi, Pemko Batam akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat UMKM, mendorong pemberdayaan industri serta memfasilitasi perizinan usaha. Upaya penyerapan tenaga kerja lokal juga diperkuat melalui nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO, dengan target minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan Pemko Batam berlangsung konstruktif, terbuka dan tepat waktu sehingga APBD yang ditetapkan mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam. (***)
Penulis
