Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/6/2026). Lahan seluas sekitar 10 hektare yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Sekolah Garuda itu kini diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat Provinsi Kepri.
Nyanyang mengatakan berbagai koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Dari hasil peninjauan, lokasi tersebut dinilai siap untuk mendukung pembangunan sekolah berasrama modern yang dilengkapi fasilitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa.
Pemprov Kepri menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di enam kabupaten/kota. Hingga saat ini survei lokasi telah dilakukan di lima daerah, sementara survei di Kabupaten Kepulauan Anambas dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Tiga lokasi prioritas, yakni Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas, diharapkan dapat mulai dibangun pada 2026. Proses lelang ditargetkan berlangsung Oktober mendatang,” ujar Nyanyang.
Sekolah Rakyat nantinya mengusung konsep boarding school dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti asrama, laboratorium, tempat ibadah, lapangan olahraga, kolam renang, hingga lapangan sepak bola berstandar semiinternasional.
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Riduan Manik menjelaskan seluruh sarana dan prasarana Sekolah Rakyat akan dibangun melalui pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kompleks sekolah dirancang terdiri dari sekitar 27 bangunan, termasuk ruang belajar, asrama siswa, rumah guru, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Riduan menegaskan kesiapan lahan menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman memastikan pihaknya siap mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kepri. (***)
Penulis
