Tanjungpinang (SN) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Lingga di Ruang Rapat Ketua DPRD Kepri, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi penyampaian aspirasi nelayan yang menyoroti dampak sedimentasi serta rencana aktivitas tambang pasir laut di kawasan Pulau Numbing dan sekitar Pulau Poto.
RDP dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua III Bakhtiar. Dalam kesempatan itu, Dewi Kumalasari menegaskan komitmen DPRD untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir.
“Kami mengapresiasi kehadiran Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga dalam forum ini. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Dewi.
Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan-Lingga, Rudi Herdiawan, mengungkapkan bahwa persoalan sedimentasi di perairan sekitar Pulau Bintan telah lama dikeluhkan nelayan karena berdampak langsung terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka.
“Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan berdampak langsung pada pendapatan nelayan karena hasil tangkapan semakin sulit diperoleh. Harapan kami, pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat nelayan dan mendampingi kami hingga aspirasi ke pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti secara nyata,” kata Rudi.
Senada dengan itu, para nelayan dan masyarakat pesisir menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh sedimentasi maupun rencana penambangan pasir laut di wilayah Desa Numbing.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kelestarian perairan dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh tuntutan masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan tegas menyatakan berada bersama masyarakat nelayan dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan hari ini. Kami akan mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan Aliansi Nelayan Pesisir Bintan-Lingga, termasuk menyampaikannya kepada pemerintah pusat agar permasalahan yang dihadapi nelayan dapat memperoleh perhatian dan solusi yang nyata,” tegas Iman.
Ia juga memastikan DPRD Kepri akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kepentingan nelayan pesisir tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil. (***)
Penulis
