Jakarta (SN) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mempertegas sikapnya, praktik haji ilegal tidak akan ditoleransi. Di tengah operasional haji 1447 H/2026 M yang berjalan lancar, fokus pengawasan kini semakin diperketat untuk memastikan seluruh jemaah berangkat melalui jalur resmi dan aman.
Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa hingga hari kelima belas, penyelenggaraan haji berlangsung tertib dan terkendali.
“Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jemaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah,” ujarnya di Jakarta, dikutip media ini, Rabu (6/5/2026).
Ratusan kloter telah diberangkatkan, dengan sebagian besar jemaah sudah berada di Madinah dan mulai bergerak ke Makkah untuk menjalankan rangkaian ibadah. Di balik kelancaran ini, pemerintah juga terus memantau potensi pelanggaran, khususnya praktik haji non-prosedural yang merugikan masyarakat.
Dalam satu pekan terakhir, otoritas Arab Saudi menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli haji ilegal. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penegakan hukum berlaku tegas bagi siapa pun yang mencoba melanggar aturan.
Maria menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap kebijakan Arab Saudi. “Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tegasnya.
Penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang terlibat dalam jaringan haji ilegal. “Penindakan tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal,” tambah Maria.
Di dalam negeri, Satgas Haji Ilegal terus bergerak. Sejumlah upaya keberangkatan mencurigakan berhasil digagalkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya.
“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” jelasnya.
Pemerintah pun mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Risiko yang dihadapi tidak hanya kerugian materi, tetapi juga ancaman sanksi berat.
“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” imbau Maria.
Di tengah suhu ekstrem di Tanah Suci, jemaah juga diminta menjaga kesehatan. Namun lebih dari itu, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama kelancaran ibadah.
“Mari kita prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara optimal,” tutupnya. (***)
Penulis
