Jakarta (SN) – Pemerintah sempat mengkaji pembelajaran daring sebagai respons potensi krisis energi akibat konflik Timur Tengah. Namun, opsi itu kini tidak menjadi prioritas. Pemerintah memilih menjaga proses belajar tatap muka tetap berjalan normal.
Rencana pembelajaran daring mencuat setelah eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu krisis energi global. Pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas nasional, termasuk sektor pendidikan.
Awalnya, pemerintah mempertimbangkan skema pembelajaran daring bagi siswa usai libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini masuk dalam skenario mitigasi jika krisis energi berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan operasional sekolah.
Namun, pemerintah menilai risiko learning loss lebih besar jika siswa kembali menjalani pembelajaran jarak jauh dalam waktu lama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memastikan pemerintah tidak menjadikan pembelajaran daring sebagai kebutuhan mendesak saat ini.
Ia menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan optimal.
“Penting menjaga kualitas pendidikan siswa. Hasil pembahasan lintas kementerian menunjukkan pembelajaran daring tidak menjadi urgensi saat ini,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Minggu, 24 Maret 2026.
Pemerintah, kata dia, justru menekankan penguatan pembelajaran tatap muka agar siswa tidak mengalami penurunan capaian belajar.
Ia mengingatkan pengalaman pandemi menunjukkan pembelajaran daring berisiko menimbulkan learning loss jika tidak dikelola secara optimal.
Keputusan ini mempertegas arah kebijakan pendidikan di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Pemerintah mempercepat sejumlah program strategis di sektor pendidikan, seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, dan program Sekolah Unggul Garuda. Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata.
Pratikno menegaskan, kementerian terkait harus menjaga konsistensi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang pendidikan, baik di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, maupun Kemendiktisaintek.(***)
Penulis
