Langkah Berani Walikota Tanjungpinang: Pinjam Dana Demi TPP dan Hidupkan Ekonomi Kota
Tanjungpinang (SN) – Langkah berani diambil Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah di tengah tekanan defisit anggaran yang menyesakkan. Pemerintah Kota Tanjungpinang resmi mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah, bukan hanya untuk membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetapi juga sebagai strategi mendorong kembali denyut ekonomi kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar memenuhi hak ASN, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan ekonomi lokal yang kini lesu.
“Ekonomi Tanjungpinang sangat bergantung pada sektor UMKM. Saat pegawai belum menerima TPP, daya beli menurun, dan UMKM langsung terpukul,” ujar Teguh, Minggu (15/6/2025), menanggapi kritik sejumlah pengamat.
Baca Juga : Pulau Penyengat: Jembatan Lintas Generasi di Jantung Kepri, Menuju Destinasi Kelas Dunia
Pertumbuhan ekonomi kota saat ini stagnan di angka 3,78 persen. Dengan sekitar 5.613 pegawai ASN dan non-ASN, ditambah anggota keluarga yang bergantung, dampak keterlambatan TPP sangat terasa di berbagai lapisan masyarakat. Apalagi, banyak pegawai sudah lebih dulu “menyekolahkan” gaji mereka sebagai agunan pinjaman bank.
Teguh tak menampik, Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik pada 20 Februari lalu, langsung dihadapkan pada badai fiskal: defisit anggaran sebesar Rp 280 miliar. Ini terdiri dari hutang kegiatan yang belum terbayar dari tahun sebelumnya, serta alokasi TPP yang ternyata hanya mencukupi untuk enam bulan.
“Bayangkan, menjabat saat kapal sedang oleng dan badai datang dari segala arah. Wali kota tidak ikut menyusun APBD 2025, tapi harus menanggung akibatnya,” tambah Teguh.
Sebagai langkah efisiensi, TPP ASN bahkan telah disesuaikan turun sebesar 25 persen, dan sejumlah kegiatan Pemko terpaksa dipangkas. Namun, pelayanan publik dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap dijalankan, meski dengan volume yang disesuaikan.
Walikota juga telah menyiapkan berbagai regulasi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari optimalisasi ruang milik jalan, fasilitas umum, hingga intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Tak hanya itu, lahan-lahan eks HGB dan HGU yang tidak digunakan juga telah diinventarisir. Pemko tidak akan memperpanjang hak guna tersebut dan akan mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan strategis untuk investasi. Sejumlah investor telah diundang untuk meninjau langsung potensi tersebut.
“Langkah walikota bukan tambal sulam. Ini visi jangka panjang. Bahkan, sedang dikaji juga perampingan jumlah OPD untuk efisiensi anggaran,” kata Teguh.
Baca Juga : Lengkap Sudah! 213 Jemaah Haji Tanjungpinang Pulang Selamat ke Tanah Air
Ia menegaskan, fokus kebijakan bukan hanya sekadar mencukupi kebutuhan pegawai, tetapi lebih besar menggerakkan kembali ekonomi kota. Karena di Tanjungpinang, kemampuan belanja pegawai sangat berkorelasi dengan hidup matinya roda perekonomian daerah. (SN)
Editor : M Nazarullah
