Cegah Keracunan Terulang, Netty Prasetiyani Dukung Penutupan SPPG Bermasalah
Jakarta (SN) – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, Menurut Netty, keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian nyata terhadap keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima utama program.
“Penutupan sementara ini adalah langkah korektif yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius merespons persoalan kesehatan masyarakat, terutama yang menyangkut anak-anak,” ujar Netty dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan mulia—memberikan asupan gizi seimbang kepada anak-anak demi mendukung tumbuh kembang serta proses belajar mereka di sekolah. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan harus bebas dari kelalaian, baik secara teknis maupun operasional.
“Setiap kekurangan yang muncul harus segera diperbaiki, tanpa menghilangkan semangat awal dari program ini. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Dalam kesempatan itu, Netty juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap keamanan pangan. Ia mendorong keterlibatan aktif lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dan bergizi.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar orang tua dan masyarakat turut dilibatkan sebagai mitra pengawasan.
“Partisipasi publik sangat penting agar timbul kepercayaan. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak aman dan sesuai standar kesehatan,” jelasnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar evaluasi dan penutupan sementara SPPG tidak sampai mengorbankan hak anak untuk mendapatkan asupan gizi harian.
“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Selama proses evaluasi, pemerintah harus menyiapkan solusi alternatif agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi,” pungkasnya. (SN)
Editor : Emha
