Sekda Kepri Dorong Dana Desa Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sumber Korupsi
Tanjungpinang (SN) – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, memberikan pesan tegas dalam pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional yang digelar di Kantor Gubernur Kepri. Ia menegaskan, dana desa sejatinya harus menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan malah berpotensi menimbulkan masalah hukum.
“Dana desa bukan untuk menjadi sumber persoalan hukum, tetapi harus mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Adi dengan penuh semangat di hadapan sekitar 200 peserta yang hadir dari berbagai daerah di Kepri, pada Selasa (15/7/2025).
Baca Juga : Perkuat Pengamanan Laut Natuna, Laksma Agung Setiawan Pimpin Kunjungan Strategis Bakamla RI
Adi menekankan bahwa seluruh unsur pemerintahan, dari OPD hingga perangkat desa, memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel demi kemaslahatan bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya transformasi cara berpikir dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kita harus beralih dari keputusan yang berbasis asumsi dan perasaan, menuju keputusan yang didasari oleh data akurat dan bermanfaat. Karena hanya dengan data yang tepat, kebijakan yang efektif dapat tercipta,” tegas Adi, yang juga menyampaikan pesan Gubernur Ansar Ahmad.
Baca Juga : Tambang Pasir Ilegal di Bintan Terbongkar, Mesin Sedot dan Uang Tunai Diamankan
Workshop sehari penuh yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepri ini mengangkat tema besar: “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepri.
Selain para kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota, camat, serta perangkat desa, workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber ahli di bidang pengawasan keuangan dan penegakan hukum, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Kepri Hisyam Wahyudi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, dan Kasubdit Tipikor Polda Kepri.
Baca Juga : Skandal Beras Oplosan Menggemparkan, Puan: Jangan Biarkan Rakyat Dirugikan
Sesi diskusi panel yang interaktif menjadi momen penting untuk berbagi wawasan strategis serta membangun sinergi antarinstansi demi memastikan pengelolaan dana desa berjalan optimal dan bebas dari praktik korupsi. (Zah-SN)
Editor : Mukhamad
