Anggota DPR Sebut Penyelenggaraan Haji 2025 Gagal Total, Desak KPK Turun Tangan
Jakarta (SN) – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dinilai sebagai kegagalan besar oleh Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub. Dalam pernyataan kerasnya, ia menyebut rangkaian pelayanan haji tahun ini amburadul dan jauh dari kata layak, bahkan menyerukan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi penyimpangan atau permainan kotor dalam pengelolaan haji.
“Ini kegagalan total. Dari awal keberangkatan, penginapan, makanan basi, hingga transportasi yang semrawut—semuanya mencoreng wajah pelayanan haji kita,” tegas Muslim Ayub dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menyebut dirinya telah mengumpulkan bukti-bukti lapangan, termasuk rekaman video dan dokumentasi foto, yang menggambarkan betapa buruknya kondisi jemaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.
Salah satu insiden paling menyedihkan, menurutnya, adalah ketika sejumlah jemaah harus berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena buruknya pengaturan transportasi.
Tak hanya itu, Muslim juga mengkritik keras sistem akomodasi yang memisahkan jemaah dari rombongan kloternya dan kondisi tenda di Mina yang tidak memisahkan laki-laki dan perempuan.
“Ini tidak hanya soal ketidaknyamanan, tapi sudah menyentuh ranah etika ibadah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlambatan distribusi kartu Nusuk, dokumen penting bagi jemaah, yang bahkan belum diterima sebagian jemaah hingga detik-detik terakhir keberangkatan ke Arafah.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politiknya sebagai wakil rakyat. Ia menyerukan agar pengawasan terhadap pelaksanaan haji tidak dijadikan formalitas semata, melainkan sebagai mekanisme akuntabilitas yang nyata.
“Kalau memang ada permainan, jangan ragu. KPK atau aparat hukum harus turun tangan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan amanat konstitusi,” tegasnya.
Ia juga mendesak Kementerian Agama dan seluruh instansi teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan. (SN)
Editor : Mukhamad
