Evita Nursanty: Jangan Korbankan Raja Ampat Demi Tambang Nikel, Ini Mahakarya Alam Dunia
Jakarta (SN) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi kerusakan ekosistem laut Indonesia akibat lalu lintas tongkang nikel yang makin padat. Sorotannya tajam tertuju pada kawasan strategis pariwisata dunia, Raja Ampat, yang kini terancam oleh aktivitas logistik tambang.
“Satu kapal tongkang lewat, bisa menghancurkan satu ekosistem karang. Apakah kita siap kehilangan spot diving terbaik dunia hanya demi mengangkut nikel?” tegas Evita dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/6/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Evita menilai, pembangunan industri hilirisasi tak boleh jadi dalih untuk mengorbankan keajaiban alam. Ia mengingatkan bahwa pariwisata adalah bentuk hilirisasi yang lestari, mengubah kekayaan alam dan budaya menjadi nilai ekonomi tanpa merusak sumber daya itu sendiri.
“Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi ke generasi jika dijaga,” ujarnya tajam.
Baca Juga : Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, DPR Beri Apresiasi Tinggi
Politisi dari Dapil Jawa Tengah III ini juga menyoroti pendekatan negara-negara maju seperti Swedia yang justru memilih melindungi wilayah konservasi seperti Laponia, meskipun di sana terdapat cadangan bijih besi bernilai tinggi.
“Swedia bisa memilih untuk melindungi taman nasional dan budaya masyarakat adat Sami. Indonesia juga harus bisa mengambil sikap serupa untuk Raja Ampat dan masyarakat adat kita,” ujarnya.
Evita menegaskan bahwa pencabutan izin tambang tak boleh berhenti di meja birokrasi. Pemerintah harus melanjutkan dengan audit menyeluruh, serta langkah nyata restorasi dan reklamasi ekosistem laut yang sudah rusak.
Ia juga menuntut korporasi agar bertanggung jawab, bukan hanya secara administratif tapi juga sosial dan ekologis.
“Dana reklamasi harus jelas, kompensasi untuk masyarakat terdampak harus nyata. Dan yang tak kalah penting pengakuan serta perlindungan wilayah adat,” harapnya.
Evita turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kebijakan tata ruang daerah yang membuka celah izin tambang di kawasan konservasi. Ia menyatakan Komisi VII DPR RI akan terus mengawal proses ini secara ketat.
“Kami tidak akan diam. Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata ini mahakarya alam dunia. Kita tidak bisa membiarkan eksploitasi merusak warisan tak ternilai ini,” tegasnya.
Evita pun menutup pernyataannya dengan pesan yang menggugah. “Pendekatan terhadap Papua, khususnya Raja Ampat, harus berbasis pelestarian dan kesejahteraan masyarakat lokal bukan sekadar eksploitasi sumber daya,” tukasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
