Timwas Haji DPR RI Soroti Kesiapan Pemulangan Jemaah: “Jangan Sampai Terlambat!”
Makkah (SN) – Kepulangan jemaah haji Indonesia mulai 11 Juni 2025 mendatang menjadi perhatian serius Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Anggia Erma Rini. Dalam kunjungannya ke Alqimma Hall, Makkah, Senin (2/6/2025), Anggia menegaskan pentingnya koordinasi total antar semua pemangku kepentingan agar proses pemulangan berjalan lancar dan bebas dari kekacauan.
“Semua jemaah kita sudah berkumpul di Makkah. Artinya, persiapan harus dimulai sekarang. Jangan sampai kita lengah. Bandara, maskapai, pesawat, hingga kru harus sudah satu irama,” tegas Anggia, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB dikutip dari laman DPR RI.
Tahun ini, sebanyak 221 ribu jemaah Indonesia akan dipulangkan ke Tanah Air dalam 528 kloter. Tiga maskapai penerbangan terlibat dalam proses ini: Garuda Indonesia sebagai BUMN andalan, serta dua mitra swasta, Saudi Airlines dan Lion Air.
Garuda Indonesia bertanggung jawab atas lebih dari 104 ribu jemaah dari tujuh embarkasi, termasuk Aceh, Medan, Solo, dan Makassar, dengan menggunakan 14 armada berbadan lebar. Performa ketepatan waktu maskapai pelat merah ini selama fase keberangkatan tercatat impresif: 96,4 persen. Mereka berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut dalam fase kepulangan.
Sementara itu, Saudi Airlines dan Lion Air akan melayani jemaah dari enam embarkasi lainnya, termasuk Surabaya, Batam, dan Palembang.
Baca Juga : Kasus Ayam Goreng Widuran Jadi Sorotan DPR: “Ini Bukan Kelalaian, Tapi Kegagalan Sistemik!”
Namun, Anggia mengungkapkan adanya kebingungan di lapangan terkait titik keberangkatan jemaah: apakah melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, atau juga melibatkan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.
“Sampai tadi saya masih mendengar ada informasi yang simpang siur. Ini harus segera diluruskan. Jangan sampai jemaah kebingungan saat hari H. Mereka sudah cukup lelah, jangan ditambah beban,” tegasnya.
Berdasarkan jadwal resmi, pemulangan gelombang pertama akan berlangsung dari Jeddah pada 11–25 Juni, sedangkan gelombang kedua dari Madinah akan dimulai 26 Juni hingga 10 Juli 2025.
Sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap layanan publik, terutama dari BUMN seperti Garuda Indonesia.
“Ini bukan sekadar urusan teknis penerbangan. Ini adalah pelayanan negara kepada rakyat yang sedang menunaikan rukun Islam. Harus ada jaminan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian,” pungkasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
