Anggota DPR RI Dukung Kembalinya Ujian Nasional 2026, Tegaskan Sistem Digital untuk Cegah Kecurangan
Jakarta (SN) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi atas rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mengembalikan Ujian Nasional (UN) pada 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan UN mendatang harus menggunakan sistem digital, bukan lagi cara manual seperti sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan ujian.
Lalu Ari, sapaan akrabnya, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan UN di 2026, namun ia menekankan agar format ujian yang digunakan tidak lagi mengandalkan cara lama yang serba manual.
“Kami sudah sampaikan ke Kemendikbud, silakan laksanakan ujian nasional, tapi format lama harus ditinggalkan,” ujar Lalu Ari dikutip dari laman DPR RI pada Senin (6/1/2025).
Selama ini, pelaksanaan UN dengan menggunakan kertas soal dinilai kurang efisien. Proses percetakan soal yang rumit, biaya yang mahal, dan distribusi soal yang memakan waktu lama menjadi beberapa kendala besar.
Tidak hanya itu, distribusi soal juga harus dikawal ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan hingga tingkat sekolah. Hal ini, menurut Lalu Ari, harus segera diubah.
“Makanya, kami minta jangan pakai sistem lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan, pelaksanaan UN 2026 harus menggunakan sistem digital di semua sekolah. Dengan penerapan sistem digital dan komputerisasi, diharapkan potensi kecurangan dapat diminimalkan.
“Sistem digital ini bisa memberikan keadilan bagi seluruh siswa di Indonesia,” ungkapnya.
Namun, ia juga mengingatkan Kemendikbud untuk mempersiapkan sarana dan prasarana digital dengan matang sebelum UN dilaksanakan. Komputer, jaringan internet yang stabil, dan server yang handal harus sudah tersedia di setiap sekolah yang melaksanakan ujian akhir.
“Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan dipersiapkan sejak sekarang, agar UN digital bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai masalah yang terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang kembali,” ujar Lalu Ari.
Sebagai contoh, Lalu Ari mengingatkan pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang dianggap kurang efektif karena sarana IT yang tidak memadai. Alat asesmen yang terbatas di kota harus bergiliran digunakan di tingkat kecamatan, yang tentunya memakan waktu lebih lama.
“Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada UN nanti. Sarana prasarana IT harus benar-benar dipersiapkan dengan baik,” imbuhnya.
Lalu Ari juga menyoroti pentingnya anggaran yang cukup untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana digital UN. Kemendikbud, menurutnya, sudah seharusnya mulai menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan UN digital berjalan lancar.
Menutup pernyataannya, Lalu Ari mengingatkan Kemendikbud untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi agar kebocoran soal tidak terjadi.
“Ini adalah tugas Kemendikbud, dan yang pasti, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan ujian nasional,” pungkasnya. (SN)
Editor : M Nazarullah
