Ratusan Nelayan Kepung Kantor Pemerintah: Tolak Tambang Pasir Laut, 250 Polisi Dikerahkan
Tanjungpinang (SN) – Suasana di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau memanas, Kamis (15/5/2025), saat ratusan nelayan dari berbagai penjuru daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Nelayan Nusantara, datang dengan satu suara menolak aktivitas tambang pasir laut dan pembatasan wilayah tangkapan ikan yang dianggap menyengsarakan nelayan tradisional.
Sebanyak 250 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi yang berlangsung di dua titik krusial di halaman Gedung Daerah Provinsi Kepri dan Kantor DPRD Provinsi Kepri. Pasukan gabungan dari Polresta Tanjungpinang, Polres Bintan, dan Polda Kepri bersiaga penuh sejak pagi hari untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Di Gedung Daerah, massa berupaya menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Kepri. Namun, karena sang gubernur berhalangan hadir, mereka ditemui oleh Asisten I Setdaprov Kepri.
“Aksi berjalan tertib dan aman. Tidak ada insiden yang mengganggu ketertiban umum,” ungkap Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol. Hamam Wahyudi.
Baca Juga : Tokoh Sentral Kepri, Huzrin Hood, Serukan Kebangkitan Maritim di Hari Marwah 2025
Setelah dari Gedung Daerah, gelombang massa bergerak menuju kantor DPRD Provinsi di Dompak. Di sana, Ketua DPRD dan sejumlah anggota dewan Provinsi Kepri menerima mereka untuk melakukan audiensi. Isu tambang pasir laut yang kian marak dan pembatasan area tangkap yang dinilai diskriminatif menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
“Pengawalan dilakukan secara maksimal, terutama saat massa berpindah lokasi. Kami menjaga agar semuanya berlangsung damai,” tambah Kapolresta.
Unjuk rasa yang berlangsung dari pagi hingga menjelang siang hari itu berakhir dengan damai. Tidak ada kericuhan, dan para nelayan kembali ke daerah masing-masing dengan harapan tuntutan mereka benar-benar didengar. (ML-SN)
Editor : M Nazarullah
